Metroikn, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengungkap penyebab pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir. Gangguan tersebut dipicu rusaknya dua unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) secara hampir bersamaan, sehingga sistem kelistrikan kehilangan pasokan sekitar 250 megawatt (MW).
Akibat berkurangnya kapasitas pembangkit, operator sistem melakukan pengurangan beban melalui pemadaman bergilir untuk menjaga kestabilan jaringan listrik dan mencegah gangguan meluas.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengatakan kondisi ini bukan disebabkan lonjakan konsumsi listrik masyarakat, melainkan menurunnya kemampuan produksi listrik dari sisi pembangkit.
“Yang bermasalah itu adalah dua PLTU rusak dalam waktu bersamaan, itu mengurangi 250 megawatt, sehingga PLN melakukan revitalisasi dan pengurangan daya sekitar tiga jam,” ujarnya.
Menurut Seno, ketika cadangan daya turun secara signifikan dalam waktu singkat, pengaturan distribusi listrik menjadi langkah yang harus dilakukan agar sistem tetap stabil dan tidak mengalami pemadaman total.
Ia menjelaskan pemadaman bergilir merupakan bagian dari prosedur operasional saat pasokan listrik terganggu. Langkah tersebut dinilai lebih aman dibandingkan membiarkan sistem bekerja di luar kapasitas yang tersedia.
Pemprov Kaltim, lanjutnya, terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat perbaikan pembangkit sehingga pasokan listrik dapat kembali normal secepat mungkin.
“Kami berharap proses pemulihan bisa berjalan lebih cepat sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu dalam waktu yang terlalu lama,” katanya.
Gangguan pasokan listrik ini diakui berdampak terhadap berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kebutuhan rumah tangga, pelayanan publik, hingga dunia usaha yang bergantung pada pasokan listrik yang stabil.
Selama proses pemulihan berlangsung, masyarakat diimbau mengikuti informasi resmi mengenai jadwal pemadaman serta menggunakan listrik secara bijak untuk membantu menjaga keseimbangan sistem.
Seno memastikan kebijakan pengurangan beban hanya bersifat sementara dan akan dihentikan setelah kedua pembangkit kembali beroperasi normal.
