Metroikn, Balikpapan – Balikpapan resmi masuk radar nasional digitalisasi bantuan sosial setelah ditetapkan sebagai salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokasi perluasan pilot project digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos), sistem baru yang akan membongkar ulang basis data penerima bansos agar lebih akurat dan tepat sasaran.
Program ini digadang-gadang menjadi gebrakan pemerintah dalam membenahi data bantuan sosial berbasis digital yang selama ini kerap dinilai tidak sinkron di lapangan.
Balikpapan kini berada di garis depan uji coba sistem integrasi data bansos lintas kementerian dan lembaga yang berada di bawah koordinasi Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Komunikasi dan Digital.
Skema baru ini memungkinkan warga yang sudah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mendaftar secara mandiri melalui aplikasi Perlinsos. Sementara kelompok rentan seperti lansia, warga tanpa IKD, hingga masyarakat dengan keterbatasan literasi digital akan didampingi agen Perlinsos di lapangan.
Program ini akan resmi “dipanaskan” lewat kegiatan kick-off dan sosialisasi pada 2 Juni 2026 di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome. Agenda ini menjadi titik awal penyamaan persepsi seluruh pemangku kepentingan sebelum sistem benar-benar dijalankan di lapangan.
Setelah itu, pelatihan agen Perlinsos juga langsung digelar di dua lokasi, yakni Aula Balai Kota Balikpapan dan Aula Gedung Bank Indonesia, untuk memastikan petugas siap turun mendampingi masyarakat.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menegaskan, kunci utama program ini ada pada pembenahan data hingga tingkat paling bawah.
“Data ini harus real dan valid. Kita minta RT mendata warganya, termasuk penerima bantuan sosial di wilayah masing-masing, supaya kita punya data yang benar-benar by name by address,” ujar Rahmad Mas’ud, Senin (1/6/2026).
Rahmad bahkan menyoroti masih adanya ketidaktepatan data, termasuk penerima BPJS Kelas 3 yang dinilai sudah tidak sesuai kondisi ekonomi sebenarnya.
Menurut dia, RT menjadi ujung tombak paling penting dalam memastikan data sosial benar-benar akurat karena paling memahami kondisi warganya secara langsung.
“Kalau RT tidak aktif dan tidak menyampaikan laporan, tentu akan kita evaluasi. Karena mereka diberikan dukungan operasional untuk membantu program pemerintah,” tegasnya.
Dengan masuknya Balikpapan dalam proyek ini, pemerintah daerah didorong mempercepat pembaruan data sosial berbasis digital yang akan menjadi dasar penyaluran bantuan di masa mendatang.
