Metroikn, Samarinda – Kebijakan bekerja dari rumah setiap Jumat mulai diterapkan di lingkungan DPRD Kota Samarinda dalam dua pekan terakhir. Di balik skema kerja fleksibel tersebut, pelayanan publik dipastikan tetap berjalan tanpa gangguan.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan bahwa penerapan Work From Home merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat yang berfokus pada efisiensi penggunaan energi dan biaya operasional perkantoran.
“Tujuannya untuk menekan pengeluaran energi dan operasional. Kita di daerah tentu mengikuti kebijakan dari pusat,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda.
Menurutnya, kebijakan ini relevan di tengah upaya efisiensi anggaran yang kini tengah dijalankan. Namun, ia mengingatkan bahwa pola kerja dari rumah tidak boleh disalahartikan sebagai kelonggaran dalam tanggung jawab.
“WFH ini bukan berarti libur. ASN tetap harus menjalankan tugasnya dari rumah sampai jam kerja selesai,” tegasnya.
Di sisi lain, aktivitas kedinasan yang bersifat penting tetap dilakukan secara langsung di kantor. DPRD memastikan pelayanan kepada masyarakat, baik melalui sekretariat maupun komisi, tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Pelayanan tetap berjalan. Kalau ada kegiatan penting atau kunjungan kerja, tetap kita laksanakan di kantor,” katanya.
Dengan skema ini, DPRD Samarinda mencoba menjaga ritme kerja tetap optimal, sekaligus menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi tanpa mengorbankan pelayanan publik.
