Metroikn, Samarinda – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian DPRD. Proses penyusunan anggaran diminta berlangsung transparan dan disertai penjelasan rinci terhadap setiap program yang diusulkan pemerintah daerah.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu, menekankan pentingnya keterbukaan dalam setiap tahapan pembahasan anggaran. Ia menilai seluruh program yang masuk dalam dokumen perencanaan harus dipaparkan secara jelas agar dapat dipahami oleh seluruh anggota dewan.
“Seluruh unsur DPRD harus saling mengingatkan bahwa proses pembahasan anggaran wajib dilakukan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.
Menurutnya, dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif. Setiap program yang tercantum di dalamnya harus dibahas secara menyeluruh sebelum akhirnya disetujui.
Demmu mengingatkan agar tidak ada program pembangunan yang muncul dalam dokumen anggaran tanpa pemahaman yang jelas dari para anggota dewan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan masih ada program yang muncul tanpa pembahasan detail.
“Jangan sampai ada pembangunan tertentu yang muncul, sementara anggota dewan tidak memahami rincian programnya,” tegasnya.
Ia juga menyinggung proses pembahasan APBD 2026 yang sempat berjalan alot. Dalam proses tersebut, ia bahkan menyampaikan keberatan kepada sekretaris daerah karena dokumen yang disampaikan dianggap terlalu ringkas sehingga menyulitkan proses kajian.
“Saya sampaikan tidak mungkin APBD disahkan jika dokumen yang diberikan sangat terbatas. Semua program perangkat daerah harus dijelaskan secara detail,” katanya.
Selain soal transparansi, Demmu menilai pembahasan anggaran harus tetap berfokus pada kebutuhan masyarakat, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah.
Menurutnya, prioritas belanja daerah seharusnya diarahkan pada sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur jalan, pendidikan, serta layanan kesehatan.
“Anggaran harus diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat, bukan untuk pengadaan fasilitas bagi pejabat,” pungkasnya.
