BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menata dan menjaga ketertiban lalu lintas di kawasan perkotaan. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan penertiban di sepanjang Jalan MT Haryono yang dipimpin langsung Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman, pada Sabtu (25/10/2025) malam.
Kegiatan tersebut diikuti jajaran Satlantas Polresta Balikpapan dan sejumlah petugas Dishub. Dalam kegiatan itu, petugas menemukan masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin resmi maupun dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berpotensi menimbulkan kemacetan dan gangguan kelancaran arus lalu lintas di kawasan padat aktivitas tersebut.
“Penertiban ini tidak semata untuk menegakkan aturan, tetapi juga memperkuat koordinasi antar-OPD. Banyak pelaku usaha belum memiliki izin dan dokumen Andalalin. Kalau tidak ada Andalalin, berarti mereka tidak menyiapkan ruang parkir yang memadai, sehingga ujung-ujungnya menimbulkan kemacetan,” ujar Fadli.
Ia menjelaskan, Dishub akan melaporkan hasil temuan lapangan kepada OPD teknis terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Satpol PP, serta Dinas Pekerjaan Umum. Tujuannya agar setiap pelanggaran bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing instansi.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Koordinasi lintas OPD menjadi kunci agar penataan kota berjalan efektif dan tidak tumpang tindih. Semua harus bersinergi untuk menegakkan aturan dan menjaga keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Selain penegakan hukum, Dishub juga tengah menyiapkan masa sosialisasi penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di sepanjang MT Haryono. Program ini akan berlangsung selama 30 hari dengan pengawasan intensif, terutama pada akhir pekan (Jumat hingga Minggu) saat volume kendaraan meningkat tajam.
Dalam masa sosialisasi tersebut, petugas akan fokus memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar memahami pentingnya disiplin berlalu lintas dan tidak lagi menggunakan bahu jalan sebagai area parkir.
“Langkah ini bukan untuk mempersulit usaha, tetapi demi kepentingan bersama. Jika semua pihak disiplin dan menaati aturan, maka arus lalu lintas akan lebih lancar, kota lebih tertib, dan keselamatan pengguna jalan terjamin,” tambahnya.
Fadli juga menekankan, sinergi lintas OPD harus menjadi budaya kerja dalam penataan kota Balikpapan yang kian berkembang pesat. Dengan kolaborasi yang solid, pemerintah dapat memastikan pembangunan berjalan berimbang antara kepentingan ekonomi dan ketertiban publik.
“Ini momentum untuk memperkuat kerja sama lintas sektor. Penegakan aturan akan efektif bila seluruh pihak memiliki komitmen yang sama. Mari kita wujudkan Balikpapan sebagai kota yang tertib, aman, dan nyaman bagi semua,” tutup Fadli (adv/metroikn)
