metroikn, SAMARINDA — Komisi I DPRD Samarinda menegaskan penolakannya terhadap kebijakan penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ketua Komisi I, Samri Shaputra, menilai langkah tersebut justru merugikan ribuan calon pegawai yang sudah berharap besar.
“Kami prihatin dan sebenarnya tidak setuju. Banyak anak muda yang sudah siap mental, bahkan rela berhenti dari pekerjaan lamanya hanya untuk fokus mengikuti seleksi,” tegas Samri, Senin (14/7/2025).
Samri mengingatkan, kebutuhan akan aparatur sipil negara di Samarinda cukup tinggi seiring tingginya angka pegawai yang pensiun, yakni bisa mencapai 200 hingga 500 orang setiap tahun. Jika penundaan terus berlanjut, regenerasi birokrasi pun terhambat.
“Ini bukan hanya berdampak pada para pelamar CPNS dan PPPK, tapi juga pada kualitas pelayanan publik yang akan makin terbebani karena kekurangan SDM,” jelas politisi PKS tersebut.
Komisi I, lanjut Samri, sudah menjalin komunikasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Samarinda untuk memperjuangkan agar proses pengangkatan yang tertunda bisa segera dipercepat.
“Kami akan terus kawal ini. Jangan sampai pengorbanan mereka yang sudah lolos seleksi jadi sia-sia. Ini soal keadilan dan wujud tanggung jawab pemerintah dalam memperkuat pelayanan publik,” pungkasnya. (adv/metroikn)
