Metroikn, Penajam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong pemerintah daerah mempercepat proses pemekaran desa dan kecamatan. Salah satu langkah penting yang perlu dituntaskan adalah penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) agar pembentukan desa persiapan dapat dilanjutkan pada 2027.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid, mengatakan pemekaran wilayah masih menjadi perhatian pihaknya. Upaya tersebut dinilai penting untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan sekaligus menyesuaikan kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah.
Menurut Wahid, pemerintah daerah perlu segera menyelesaikan berbagai tahapan yang masih tertunda. Sebab, meskipun proses penyiapan 10 desa persiapan telah dilakukan, masih terdapat sejumlah persyaratan administrasi dan regulasi yang harus dipenuhi.
“Pemekaran ini sudah lama menjadi perhatian kami. Karena itu, pemerintah daerah perlu mempercepat penyelesaian seluruh tahapan yang belum tuntas, sehingga rencana pembentukan desa baru tidak terus tertahan,” ujarnya, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebelumnya telah menyiapkan proses untuk 10 desa persiapan. Namun, langkah tersebut belum cukup untuk melanjutkan pembentukan wilayah baru tanpa didukung kelengkapan administrasi dan payung hukum.
Karena itu, DPRD berharap Perbup terkait pemekaran desa dan kecamatan dapat diselesaikan sebelum akhir 2026. Dengan demikian, tahapan pembentukan desa persiapan bisa mulai berjalan pada tahun berikutnya.
“Kami menargetkan regulasinya bisa segera diselesaikan pada penghujung tahun ini. Harapannya, memasuki 2027 sudah ada kemajuan nyata dalam proses pembentukan desa persiapan,” tegas Wahid.
Selain regulasi, penyelesaian tapal batas wilayah juga menjadi bagian penting dalam proses pemekaran. Wahid menyebut, perkembangan penetapan batas desa dan kelurahan di PPU secara umum sudah mencapai sekitar 90 persen.
Meski sebagian besar persoalan batas wilayah telah menemukan titik terang, masih ada pekerjaan administrasi yang harus dituntaskan, terutama penyusunan peta batas wilayah.
“Secara umum persoalan tapal batas sudah hampir selesai. Sekarang yang perlu didorong adalah penerbitan peta wilayah. Kendalanya, kebutuhan anggaran untuk penyusunan peta tersebut belum tersedia,” ungkapnya.
Wahid berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti kebutuhan tersebut, termasuk menyiapkan anggaran dan melengkapi dokumen pendukung. Dengan begitu, proses pemekaran desa dan kecamatan di PPU dapat berjalan sesuai tahapan dan target yang telah direncanakan. (Adv)
