Metroikn, Penajam – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menghadapi sejumlah persoalan. Sejumlah unit usaha desa belum berjalan optimal, bahkan ada pengelolanya yang terseret persoalan hukum.
Kondisi tersebut mendapat perhatian Anggota Komisi I DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid. Ia menilai perlu ada evaluasi menyeluruh agar keberadaan BUMDes benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian dan meningkatkan pendapatan desa.
Menurut Wahid, BUMDes dibentuk untuk mengelola potensi ekonomi desa sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Namun, tujuan tersebut sulit tercapai apabila kegiatan usaha tidak berjalan dan pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik.
Ia menyebut, persoalan BUMDes tidak hanya berkaitan dengan usaha yang berhenti beroperasi, tetapi juga menyangkut pengelolaan yang berujung pada masalah hukum.
“Banyak BUMDes yang belum menunjukkan perkembangan. Bahkan, ada pengurus yang harus berhadapan dengan persoalan hukum. Ini tentu perlu menjadi perhatian serius agar pengelolaan BUMDes ke depan bisa lebih baik,” kata Wahid, Jumat (13/11/2026).
Karena itu, ia mendorong pemerintah desa melakukan pembenahan, mulai dari mengevaluasi kegiatan usaha hingga memperketat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dan tanggung jawab para pengurus.
Wahid juga menilai pengawasan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah desa. Pemerintah daerah dan DPRD perlu membangun koordinasi agar pengelolaan BUMDes dapat berjalan sesuai aturan dan tujuan pembentukannya.
“Perlu ada kerja bersama antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan DPRD. Dengan pengawasan yang lebih terarah, agar pengelolaan BUMDes bisa diketahui lebih awal dan tidak terus berulang,” ujarnya.
Selain pembenahan BUMDes, Wahid turut menekankan pentingnya keberadaan Peraturan Desa (Perdes) sebagai dasar hukum dalam mengelola potensi dan sumber pendapatan desa.
Ia menilai setiap desa perlu memiliki regulasi yang jelas untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sebab, PPU memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan, termasuk sektor pariwisata dan sumber ekonomi lainnya.
“Potensi yang dimiliki desa sebenarnya cukup besar. Tinggal bagaimana pemerintah desa mengaturnya melalui regulasi yang jelas, sehingga peluang pendapatan yang ada bisa dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal,” jelasnya.
Wahid berharap pemerintah desa lebih serius menggali potensi wilayahnya sekaligus memperbaiki tata kelola usaha desa. Dengan begitu, BUMDes dapat kembali menjalankan perannya sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan sumber pendapatan desa, bukan justru menjadi sumber persoalan. (Adv)
