metroikn, NUSANTARA — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi menjalin kerja sama dengan Jimly School of Law and Government (JSLG) untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan menuju pembentukan daerah khusus di IKN. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Kepala OIKN Basuki Hadimuljono bersama Ketua Pembina JSLG Prof Jimly Asshiddiqie, di Auditorium Kantor Balai Kota Otorita IKN, Selasa (7/10/2025).
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk menyiapkan IKN sebagai daerah dengan status pemerintahan khusus. “Hari ini kita menandatangani kerja sama dengan Jimly School of Law and Government. Sesuai arahan Pak Jimly, kita harus tahu apa yang perlu disiapkan untuk menjadikan IKN sebagai pemdasus, sehingga ke depan dapat berjalan dengan baik,” ujar Basuki.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan kuliah umum yang disampaikan langsung oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI periode 2003–2008. Kuliah umum ini menjadi ajang penguatan wawasan bagi pegawai Otorita IKN dalam memahami arah penyusunan struktur pemerintahan daerah khusus menuju Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028.
Dalam paparannya, Prof. Jimly menekankan pentingnya tiga pilar utama dalam mempersiapkan Nusantara sebagai daerah khusus, yaitu aturan konstitusional (constitution rules), kelembagaan konstitusional (constitution institution), dan budaya konstitusional (constitution culture).
“Pahamilah IKN sebagai Ibu Kota Politik dalam makna positif. Ini bukan hanya soal memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga mempersiapkan tertib administrasi, tata kelola, etika dan budaya, serta pelibatan masyarakat lokal dan sosial ekonomi,” jelas Jimly.
Melalui kerja sama ini, Otorita IKN menegaskan komitmennya membangun sistem pemerintahan yang kuat secara hukum sekaligus mencerminkan nilai-nilai peradaban bangsa. “Kita harus bangga dan bertekad menjadikan Nusantara sebagai miniatur peradaban masa depan,” ujar Jimly.
Ia juga menekankan bahwa kemajuan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas kelembagaannya. “Tenggelamnya peradaban terjadi karena institusinya tidak bermutu, sementara kemajuan lahir dari kelembagaan yang kuat. Mari kita menata kelembagaan itu bersama. Semua yang berada di Kota Nusantara ini harus berbangga karena menjadi bagian dari sejarah peradaban baru Indonesia,” tutupnya.
