metroikn, SAMARINDA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memperkuat langkah konkret menuju target ambisius menghapus kemiskinan di kawasan sekitar Ibu Kota Negara pada 2035.
Salah satu strategi utamanya adalah memperkuat keterampilan dan produktivitas masyarakat melalui kemitraan strategis dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Tindak Lanjut Persiapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera, yang digelar Direktorat Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Kamis (17/7/2025). Rapat ini melibatkan lintas pemangku kepentingan, mulai dari perangkat desa, kelurahan, hingga perwakilan BPVP.
Direktur Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Conrita Ermanto, menjelaskan bahwa pemberdayaan dilakukan berbasis data akurat yang diperoleh langsung dari pemerintah desa dan kelurahan di sekitar kawasan IKN.
“Tadi Pak Lurah dan Bu Lurah baik yang dari Pemaluan, Sepaku, serta tiga sekdes tadi itu sudah memberikan data dan informasi yang jelas,” ungkap Conrita.
Data tersebut meliputi lahan yang akan dimanfaatkan dalam program, seperti Tanah Kas Desa (TKD), Tanah Kas Kelurahan (TKK), dan lahan ADP yang sudah diplotkan khusus untuk kegiatan pemberdayaan. Lahan ini direncanakan sebagai area pengembangan skema agroforestry di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan, pelatihan teknis dan vokasi akan menjadi fokus utama.
“Ini yang akan kita latih nantinya, berkaitan sama dengan balai, yaitu balai pelatihan vokasi dan produktivitas Samarinda,” jelas Conrita.
Pihak BPVP Samarinda, yang diwakili oleh tiga stafnya dalam pertemuan tersebut, menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung pelatihan masyarakat.
Program ini akan dibiayai melalui berbagai skema pembiayaan, seperti dari APBN, dana Kementerian Ketenagakerjaan, serta kemungkinan pendanaan kolaboratif antar lembaga.
Sebagai bentuk legalitas dan penguatan sinergi antar lembaga, OIKN juga merancang nota kesepahaman (MoU) bersama Kementerian Ketenagakerjaan RI. MoU tersebut sudah disiapkan dan dalam proses menuju meja Menteri untuk ditandatangani.
“Dengan kita kolaborasi seperti ini, itu akan kita wujudkan sebuah payung hukum MOU yang tidak beberapa lama lagi kita akan ajukan, sedang di mejanya Pak Menteri. Itu ditandatangani MOU antara Otoritas Ibu Kota Nusantara dan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia,” terang Conrita.
Melalui program ini, OIKN menegaskan bahwa target nol persen kemiskinan di sekitar IKN pada tahun 2035 bukan sekadar slogan, melainkan tujuan nyata yang dicapai lewat kolaborasi, pelatihan vokasi, dan pemberdayaan berbasis potensi lokal.
