metroikn, BALIKPAPAN – Dalam upaya memperkuat tata kelola proyek dan menjamin perlindungan tenaga kerja, PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) kembali menggelar kegiatan Coaching Clinic bagi kontraktor pada 30–31 Juli 2025. Bertempat di Gedung New Site Office (NSO), agenda tahunan ini menjadi ruang konsolidasi penting di tengah kompleksitas pengelolaan tenaga kerja di proyek strategis nasional RDMP Balikpapan dan Lawe-Lawe.
Melibatkan 31 perusahaan kontraktor, kegiatan tersebut turut menghadirkan narasumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Fokus utama dalam kegiatan ini adalah memperkuat pemahaman kolektif mengenai norma ketenagakerjaan, sistem jaminan sosial, serta pentingnya menjaga budaya kerja yang berintegritas dan inklusif.
Direktur Keuangan dan Penunjang Bisnis PT KPB, Nailul Achmar, menegaskan bahwa pelibatan para mitra kerja dalam forum edukatif semacam ini bukan hanya sebatas kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya strategis untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan patuh hukum. “Kami ingin memastikan seluruh pekerja di proyek RDMP mendapatkan hak-haknya dengan layak, dan kontraktor memahami betul tanggung jawab normatif mereka,” ujarnya.
Komitmen serupa ditegaskan VP Legal and Relation PT KPB, Asep Sulaeman. Ia menyebut bahwa aspek ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator utama dalam menjaga keberlangsungan proyek jangka panjang. “Kami ingin semua proses berjalan sesuai prinsip good corporate governance. Itu dimulai dari cara kita memperlakukan pekerja,” tegasnya.
Selama dua hari, peserta dibekali dengan beragam materi mulai dari kebijakan tempat kerja yang menghormati (Respectful in Workplace Policy), pengelolaan BPJS, perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak, hingga struktur upah dan sistem jam kerja. Tak hanya itu, pembahasan mendalam juga dilakukan pada aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), termasuk pembentukan P2K3 dan penerapan SMK3—dua hal yang krusial mengingat karakter proyek yang berisiko tinggi.
Di sisi lain, penguatan regulasi terhadap keberadaan tenaga kerja asing (TKA), serta pentingnya laporan ketenagakerjaan perusahaan (WLKP) juga menjadi topik diskusi. Para kontraktor tampak aktif memberikan masukan dan bertukar pengalaman dengan para regulator yang hadir.
Pengawas Ketenagakerjaan dari Disnakertrans Kaltim, Maria Dewi Santi, menyampaikan apresiasi atas inisiatif PT KPB. Menurutnya, Coaching Clinic semacam ini dapat mendorong kesadaran kolektif tentang pentingnya patuh terhadap norma-norma ketenagakerjaan. “Tanggung jawab ini bukan hanya milik pemerintah, tapi juga perusahaan dan para pekerja itu sendiri,” ungkapnya.
Agenda ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama dari seluruh peserta untuk menjalankan ketentuan normatif sesuai dengan regulasi. Momentum ini dinilai menjadi penegasan bahwa tanggung jawab atas ketertiban dan keadilan ketenagakerjaan merupakan kerja bersama.
Salah satu perwakilan kontraktor dari PT Jurong Engineering Lestari, Yundhi Wahyu Nugraha, mengakui pentingnya forum tersebut. “Isu ketenagakerjaan terus berkembang, dan kami membutuhkan ruang seperti ini agar tidak tertinggal. Ini juga memperkuat relasi kami dengan Pertamina sebagai pemilik proyek,” katanya.
Dengan konsistensi pelaksanaan Coaching Clinic semacam ini, PT KPB kembali menunjukkan bahwa keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh capaian teknis, tetapi juga oleh kekuatan tata kelola dan perlindungan sosial yang dijalankan secara nyata di lapangan.
