Keterbatasan Anggaran, Syahruddin Dukung Pembangunan RS Empat Lantai Tidak Hanya Bergantung pada APBD

DPRD PPU379 Dilihat

Metroikn, Penajam – Keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu tantangan dalam merealisasikan rencana pembangunan rumah sakit empat lantai di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahruddin M Noor, menilai pemerintah daerah perlu mencari alternatif pembiayaan agar pembangunan fasilitas kesehatan tersebut tetap bisa diperjuangkan. Salah satunya dengan mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat serta menjajaki kerja sama dengan pihak lain.

Menurutnya, kemampuan APBD saat ini belum cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan rumah sakit secara mandiri. Padahal, keberadaan fasilitas kesehatan yang memadai merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat.

“Pembangunan rumah sakit ini menyangkut kepentingan masyarakat luas. Tapi, kalau mengandalkan APBD saja itu belum memungkinkan,” kata Syahruddin, Senin (16/11/2026).

Selain persoalan pembangunan fisik, ia juga mendorong pemerintah daerah memikirkan pemenuhan peralatan medis yang akan menunjang pelayanan rumah sakit.

Syahruddin mengungkapkan, sebelumnya pernah muncul pembicaraan mengenai peluang kerja sama dengan Rusia untuk penyediaan mesin dan peralatan kesehatan. Menurutnya, skema tersebut dapat dipertimbangkan untuk mengembangkan layanan kesehatan tertentu tanpa harus membebankan seluruh biaya pengadaan kepada pemerintah daerah.

“Misalnya, kita ingin mengembangkan pelayanan khusus untuk penyakit jantung atau paru-paru. Pemerintah bisa menjajaki kerja sama investor luar atau dana dari pusat,” jelasnya, Senin (16/11/2026).

Meski demikian, Syahruddin menyebut mekanisme kerja sama itu masih perlu dikaji dan dibicarakan lebih lanjut. Pemerintah harus memastikan pola kerja sama yang dipilih sesuai kebutuhan serta tidak menimbulkan beban keuangan yang memberatkan daerah.

Di sisi lain, ia mengapresiasi upaya Bupati PPU yang aktif melakukan komunikasi dan kunjungan ke pemerintah pusat untuk mencari dukungan anggaran. Namun, menurutnya, pemerintah daerah tetap harus menyiapkan perencanaan berdasarkan kemampuan pendanaan yang jelas.

Ia mengingatkan agar pembangunan tidak hanya bergantung pada harapan mendapatkan bantuan pusat. Terlebih, kondisi keuangan pemerintah pusat juga memiliki keterbatasan.

Syahruddin turut menekankan pentingnya penyelesaian pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak daerah. Menurutnya, kepastian penyaluran DBH dapat membantu memperkuat kondisi keuangan PPU.

“Kalau hak daerah melalui DBH sudah dibayarkan, pemerintah daerah bisa sedikit bernapas. Dengan begitu, ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan pembangunan juga bisa lebih terbuka,” pungkasnya, Senin (16/11/2026). (Adv)