Syahruddin M Noor Minta Air Void Tambang Diuji Laboratorium Sebelum Dimanfaatkan Masyarakat PPU

DPRD PPU474 Dilihat

Metroikn, Penajam – Rencana pemanfaatan air void atau bekas lubang tambang sebagai sumber air baku di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapat perhatian Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahruddin M Noor.

Ia mempertanyakan sejauh mana kajian yang telah dilakukan pemerintah, terutama terkait keamanan kandungan air tersebut sebelum dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat.

Menurut Syahruddin, pemanfaatan air bekas tambang tidak cukup hanya didasarkan pada pernyataan bahwa kajian telah dilakukan. Pemerintah perlu memastikan kualitas air melalui pengujian laboratorium secara menyeluruh.

Ia mengaku memiliki pengalaman bekerja di sektor pertambangan batu bara. Dari pengalaman tersebut, ia memahami bahwa air yang tertampung di lubang bekas tambang tidak bisa langsung dianggap aman untuk digunakan.

“Persoalan ini bukan sekadar menyampaikan bahwa sudah ada kajian. Harus ada pengujian laboratorium untuk mengetahui kandungan airnya, mulai dari sulfur, sulfat, tingkat keasaman atau pH, hingga unsur kimia lainnya,” ujar Syahruddin, Senin (16/11/2026).

Syahruddin menjelaskan, tingkat keasaman air menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Apabila pH air berada pada kisaran tiga atau empat, kondisi tersebut menunjukkan tingkat keasaman yang perlu diwaspadai dan membutuhkan penanganan sebelum dimanfaatkan.

Menurutnya, air dengan tingkat keasaman seperti itu berpotensi menimbulkan persoalan apabila digunakan tanpa melalui proses pengolahan yang tepat.

“Jangan sampai masyarakat justru dijadikan pihak pertama yang mencoba air bekas tambang. Kalau pemerintah yakin air itu aman, buktikan melalui hasil pengujian laboratorium yang secara keseluruhan,” tegasnya, Senin (16/11/2026).

Ia meminta pemerintah memastikan hasil pengujian memenuhi standar baku mutu sebelum air void didistribusikan atau dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat.

Syahruddin menekankan, keamanan air harus menjadi pertimbangan utama. Pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan klaim bahwa air bekas tambang telah dikaji tanpa disertai hasil pemeriksaan laboratorium yang dapat dipastikan. (Adv)