DPRD PPU Minta Dilibatkan dalam Pembahasan KNMP, Penentuan Lokasi Jangan Sepihak

DPRD PPU878 Dilihat

Metroikn, Penajam – Pembahasan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapat sorotan DPRD. Kurangnya koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD), pihak pengusul, pemilik lahan, dan DPRD dinilai menjadi salah satu persoalan dalam proses penentuan lokasi pembangunan.

Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman, mengatakan sejumlah kebijakan pembangunan daerah seharusnya dibahas bersama dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Menurutnya, DPRD perlu mendapatkan ruang untuk memberikan masukan, terutama pada program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Ia menilai, persoalan penentuan lokasi KNMP semestinya dapat dibahas lebih awal melalui pertemuan bersama antara pemilik lahan, pihak pengusul, Dinas Perikanan, Bapelitbang, serta DPRD.

“Seharusnya semua pihak duduk bersama sejak awal. Dengan komunikasi yang terbuka dari berbagai persoalan bisa dibahas sebelum keputusan pembangunan KNMP ditetapkan di beberapa wilayah,” ujar Ishaq.

Menurutnya, keterlibatan seluruh pihak sangat diperlukan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan nelayan di lapangan.

Ishaq mengungkapkan, perhatian terhadap persoalan nelayan bukan baru muncul setelah dirinya menjabat sebagai anggota DPRD. Bahkan, sejak sekitar dua tahun sebelum menjadi wakil rakyat, ia mengaku sudah turun langsung untuk mendengarkan berbagai keluhan masyarakat nelayan.

Salah satu persoalan yang kerap disampaikan adalah ketidakpastian harga hasil tangkapan. Nelayan dinilai belum memiliki posisi yang kuat dalam menentukan harga ikan yang mereka jual kepada pembeli.

Ia menjelaskan, setelah hasil tangkapan dibawa dari kapal ke darat, harga ikan justru ditentukan oleh pihak pembeli. Kondisi tersebut membuat nelayan tidak memiliki kepastian mengenai nilai hasil tangkapan yang telah mereka usahakan.

“Persoalan yang disampaikan nelayan bukan hanya soal fasilitas tempat bersandar kapal. Mereka juga membutuhkan kepastian harga hasil tangkapan. Jangan sampai ikan sudah dibawa ke darat, tetapi nelayan masih harus menunggu satu sampai dua minggu untuk mengetahui berapa nilai penjualannya,” ungkapnya.

Ishaq mempertanyakan bagaimana nelayan dapat meningkatkan kesejahteraan apabila kepastian pendapatan dari hasil tangkapan saja belum mereka dapatkan secara jelas.

Karena itu, ia berharap pembangunan KNMP tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga memperhatikan persoalan ekonomi nelayan, termasuk sistem pemasaran dan kepastian harga hasil tangkapan.

“Perlunya koordinasi antar semua pihak mulai dari DPRD, dinas terkait, maupun masyarakat ikut serta untuk pembahasan pembangunan KNMP tersebut agar berjalan optimal”, pungkasnya. (Adv)