Metroikn, Penajam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk memberikan kepastian harga hasil tangkapan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas perdagangan komoditas perikanan di daerah.
Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman, mengatakan selama ini pengelolaan hasil tangkapan nelayan masih banyak dilakukan oleh pedagang atau pihak swasta secara pribadi. Kondisi tersebut memunculkan keluhan, terutama terkait pembayaran hasil tangkapan yang membutuhkan waktu cukup lama.
Bahkan, nelayan disebut harus menunggu sekitar 10 hingga 15 hari untuk menerima pembayaran. Selain itu, harga hasil tangkapan dari beberapa kali kegiatan melaut terkadang dibayarkan dengan nilai yang sama, meskipun harga ikan di pasaran dapat berubah mengikuti kondisi pasar.
“Selama ini masih ada nelayan yang mengeluhkan pembayaran hasil tangkapan. Padahal, harga ikan bersifat fluktuatif dan bisa berubah sesuai kondisi pasar,” ujar Ishaq.
Menurutnya, keberadaan TPI juga dapat membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk ikut mengawasi harga dan aktivitas perdagangan hasil perikanan. Pengawasan tersebut tidak hanya menyangkut hasil tangkapan nelayan lokal, tetapi juga komoditas perikanan yang keluar dan masuk ke wilayah PPU.
Ia menilai hingga saat ini pemerintah daerah belum memiliki data pasti mengenai volume komoditas perikanan yang diperdagangkan ke luar daerah maupun yang masuk ke PPU.
Padahal, daerah ini memiliki potensi perikanan dan hasil tambak yang cukup besar. Sejumlah komoditas, seperti kepiting pedaging, kepiting bertelur, dan udang hasil tambak di wilayah Babulu, banyak dipasarkan ke Balikpapan maupun daerah lainnya.
“Berapa banyak kepiting yang keluar dari PPU, berapa banyak udang hasil tambak Babulu yang dipasarkan ke luar daerah, termasuk berapa banyak ikan yang masuk dari Kalimantan Selatan maupun Balikpapan. Sampai sekarang, kita belum mengetahui secara pasti volumenya,” jelasnya.
Ishaq menilai pendataan tersebut penting agar pemerintah daerah dapat mengetahui besarnya perputaran ekonomi dari sektor perikanan. Dengan data yang jelas, kontribusi aktivitas perdagangan komoditas perikanan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) juga dapat dihitung dan dievaluasi.
Karena itu, Ishaq sejak awal mendorong pembangunan TPI yang terintegrasi dengan fasilitas pendukung lainnya, yakni pabrik es balok atau cold storage, dermaga, dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Menurutnya, fasilitas tersebut harus dibangun sebagai satu kesatuan agar pelayanan kepada nelayan dapat berjalan maksimal. TPI berfungsi mendukung transaksi dan pengawasan perdagangan hasil tangkapan, sementara ketersediaan cold storage, dermaga, dan BBM menjadi kebutuhan penting dalam aktivitas melaut maupun menjaga kualitas hasil perikanan.
“Ketiganya harus saling mendukung. Jangan sampai TPI dibangun, tetapi tidak dilengkapi pabrik es balok dan SPBN. Kalau fasilitas pendukungnya tidak tersedia, pelayanan kepada nelayan tentu tidak akan maksimal,” pungkasnya. (Adv)









