Metroikn, Penajam – Penentuan lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Api-Api, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), menuai kritik. Lokasi tersebut dinilai perlu dikaji kembali karena pemerintah sebelumnya telah membangun Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di kawasan itu, tetapi hingga kini belum berfungsi secara efektif.
Kritik tersebut muncul karena pembangunan KNMP dinilai harus mempertimbangkan pengalaman dari fasilitas sebelumnya. Jangan sampai pemerintah kembali mengalokasikan anggaran untuk pembangunan di kawasan yang sama tanpa terlebih dahulu mengevaluasi penyebab fasilitas lama belum berjalan optimal.
Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq, meminta pemerintah daerah melihat kembali kesesuaian lokasi dengan kebutuhan nelayan. Terlebih, terdapat aspirasi masyarakat yang mengusulkan agar pembangunan fasilitas KNMP diarahkan ke kawasan Sungai Tunan, tepatnya di wilayah Lombok, Kelurahan Waru.
Lokasi tersebut dinilai lebih mendukung aktivitas nelayan karena berada di bagian dalam muara sungai sehingga kapal dapat bersandar dengan lebih aman. Selain itu, masyarakat setempat disebut telah menawarkan lahan untuk mendukung pembangunan fasilitas tersebut.
“Penentuan lokasi ini jangan dilakukan tanpa kajian yang matang. Di Api-Api sebelumnya sudah ada pembangunan TPI, tetapi sampai sekarang belum berjalan efektif. Kenapa pembangunan kembali diarahkan ke kawasan yang sama, padahal fasilitas yang ada belum dimanfaatkan secara optimal?” ujarnya.
Ishaq menyebut, usulan pembangunan di kawasan Sungai Tunan bukan tanpa alasan. Selain mempertimbangkan keamanan kapal nelayan, terdapat warga yang bersedia menghibahkan lahan seluas sekitar setengah hektare sesuai kebutuhan pembangunan.
Karena itu, ia mempertanyakan alasan pemerintah daerah tidak mempertimbangkan usulan tersebut sebelum menetapkan lokasi pembangunan di Api-Api.
Menurutnya, setidaknya ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, keberadaan TPI di Api-Api yang belum berfungsi efektif. Kedua, status aset di kawasan tersebut merupakan milik pemerintah provinsi, bukan pemerintah kabupaten. Ketiga, adanya alternatif lahan yang ditawarkan masyarakat dan dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan nelayan.
“Sudah ada masyarakat yang menawarkan lahan di kawasan Sungai Tunan. Lokasinya juga dinilai lebih aman untuk tempat bersandar kapal. Jadi, seharusnya alternatif itu ikut dipertimbangkan, bukan justru diabaikan,” tegasnya.
Ia mengingatkan, pembangunan fasilitas publik harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan hasil kajian yang jelas. Terlebih, kondisi fiskal daerah saat ini sedang mengalami tekanan sehingga setiap penggunaan anggaran harus dilakukan secara cermat dan efisien.
“Jangan sampai anggaran yang digunakan justru tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Jangan main-main sama uang rakyat, karena ini harus kajian ulang secara matang,” pungkasnya. (Adv)









