metroikn, SAMARINDA — Ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan DPRD. Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) disebut sebagai dua daerah yang membutuhkan intervensi lebih cepat, terutama terkait akses jalan, jembatan, dan fasilitas pelayanan publik.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menegaskan bahwa kondisi pembangunan di dua kabupaten hulu tersebut harus menjadi perhatian utama Pemprov Kaltim. Di tengah percepatan pembangunan di kawasan pesisir dan perkotaan, wilayah pedalaman justru masih tertinggal dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
“Kubar dan Mahulu adalah wilayah dalam kewenangan provinsi, tetapi realisasi pembangunan sebelumnya belum menjangkau kebutuhan masyarakat secara optimal. Karena itu, dua wilayah ini harus ditempatkan pada prioritas tertinggi,” ujar Salehuddin, Kamis (11/12).
Kerusakan jalan antarkampung, keterbatasan jembatan penghubung, hingga fasilitas publik yang tidak merata disebutnya sebagai hambatan utama pergerakan ekonomi di daerah tersebut. Ketimpangan infrastruktur menyebabkan biaya logistik lebih mahal dan pelayanan pemerintahan berjalan tidak efisien.
“Aspirasi masyarakat yang masuk ke DPRD semakin menegaskan bahwa percepatan infrastruktur bukan lagi kebutuhan jangka panjang, tetapi tuntutan mendesak agar aktivitas sosial dan ekonomi bisa berjalan normal,” lanjutnya.
Menurut dia, mobilitas warga di kawasan hulu masih sangat bergantung pada kondisi infrastruktur dasar. Tanpa dukungan jalan yang layak, roda ekonomi masyarakat sulit bergerak.
DPRD meminta Pemprov Kaltim melakukan pemetaan ulang secara komprehensif terhadap infrastruktur kewenangan provinsi, agar perencanaan pembangunan 2026 tidak kembali mengesampingkan daerah hulu.
“Pemerataan pembangunan harus menjadi komitmen bersama. Tidak boleh lagi ada wilayah tertinggal hanya karena aksesnya sulit atau tidak menjadi pusat pertumbuhan,” tegasnya.
Salehuddin menyebut peningkatan infrastruktur di Kubar dan Mahulu tidak hanya membuka isolasi wilayah, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi ekonomi lokal, layanan kesehatan, dan pendidikan.
“Pembangunan infrastruktur di daerah hulu akan memberikan efek berantai bagi kesejahteraan masyarakat dan memperkuat konektivitas antarwilayah di Kaltim,” ujarnya.
DPRD Kaltim memastikan akan mengawal penyusunan program pembangunan provinsi, agar dua kabupaten tersebut mendapatkan porsi anggaran yang sebanding dengan tingkat urgensinya.
