metroikn, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung akses pendidikan tinggi yang merata dan berkualitas melalui program pembiayaan penuh Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa mulai jenjang sarjana hingga doktoral.
Program ini merupakan investasi strategis jangka panjang guna mencetak sumber daya manusia unggul yang siap bersaing di tingkat nasional dan global.
Tahun ini, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran sebesar Rp750 miliar khusus untuk pembiayaan UKT mahasiswa baru semester pertama. Ke depan pada 2026, dana ini akan diperbesar hingga mencapai Rp2,7 triliun, meliputi biaya kuliah mahasiswa S1 dari semester satu sampai delapan, serta mahasiswa pascasarjana jenjang S2 dan S3 tanpa batas usia.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa putra-putri daerah tidak perlu khawatir soal biaya pendidikan.
“Anak-anak Kaltim kini bisa fokus belajar tanpa terbebani biaya kuliah. Ini bentuk keseriusan pemerintah dalam memfasilitasi pendidikan yang berkualitas,” ujar Seno, Senin (11/8/25).
Selain mahasiswa, program ini juga membuka peluang bagi dosen dan tenaga pendidik yang ingin melanjutkan studi ke jenjang magister dan doktoral.
Menurutnya, peningkatan kualitas pengajar sangat penting untuk kemajuan dunia pendidikan di Kalimantan Timur.
“Kita butuh tenaga pendidik profesional dan kompeten. Jadi, program ini juga diperuntukkan bagi mereka yang ingin terus belajar tanpa terkendala biaya,” tuturnya.
Untuk menjaga program tetap efektif dan berkelanjutan, Pemprov Kaltim bersama Badan Pengelola Retribusi Daerah (BPRD) akan melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin.
Selain itu, Pemprov mengimbau seluruh perguruan tinggi di Kaltim agar tidak menaikkan UKT secara sepihak. Peningkatan biaya kuliah yang tidak terkendali justru dapat mengurangi manfaat program pemerintah.
“Kami minta kampus-kampus untuk tidak menaikkan UKT secara drastis. Jika biasanya Rp7,5 juta per semester, jangan tiba-tiba naik menjadi Rp10 juta. Tujuan program ini adalah meringankan beban mahasiswa, bukan menggantikan biaya,” tegasnya.
Pemprov juga mendorong percepatan digitalisasi kampus dengan membangun fasilitas pendidikan modern. Salah satunya adalah proyek Smart Digital Education di Universitas Mulawarman yang menghabiskan anggaran sekitar Rp127 miliar.
Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat transformasi pendidikan tinggi di Kaltim agar mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi dan zaman.
Rektor Unmul, Prof Abdun Nur, memberikan apresiasi atas kebijakan Pemprov tersebut. Ia menilai program ini sangat membantu dalam memperluas akses pendidikan yang setara di seluruh daerah.
“Kami merasakan dukungan yang luar biasa dari Gubernur dan Wakil Gubernur. Program GratisPol ini nyata memberikan manfaat bagi mahasiswa dan kampus,” ujarnya.
Dengan langkah strategis ini, Pemprov Kaltim berharap dapat mencetak generasi emas yang kompeten, siap menjadi akademisi, pemimpin daerah, anggota legislatif, hingga aparatur negara di masa depan.
