Digitalisasi Pelayanan Publik Harus Diiringi Transformasi Pola Kerja dan Pikir

Pesan Bupati Kukar Kepada Peserta Pelatihan dan Sertifikasi GCIO

metroikn, Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono mengingatkan, transformasi digital yang kini diterapkan oleh pemerintah daerah harus turut diiringi dengan transformasi pola kerja dan pola pikir seluruh aparaturnya.

Hal tersebut disampaikan pada pembukaan Pelatihan dan Sertifikasi Government Chief Information Officer (GCIO) yang diikuti sejumlah pejabat eselon dan fungsional seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar pada Rabu, 8 November 2023.

Kegiatan yang digagas Dinas Komunikasi dan informatika (Diskominfo) Kabupaten Kukar bekerjasama dengan Inixindo Bandung itu diikuti 60 peserta. Di antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Arianto, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muhammad, Iryanto, Kepala Dinas Pariwisata, Slamet Raharjo. Kemudian Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Muslik, dan Pelaksana tugas Kepala Bappeda, Vanessa Vilna.

Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutan yang bicakan oleh Sunggono mengatakan, teknologi informatika semakin berperan dalam segala aspek kehidupan. Kemajuan teknologi utamanya di sektor informatika dan komunikasi turut memaksa pemerintah daerah untuk melakukan transformasi.

Keberadaan teknologi digital diakui menjadi nilai tambah bagi perangkat daerah untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat.

“Semangat digitalisasi di pemerintahan Kutai Kartanegara itu sebenarnya sudah dimulai sejak era otonomi daerah. Kita sudah bergerak melakukan transformasi digital di sektor administrasi pemerintahan dan layanan publik dalam rangka memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani. Saat ini, kita mengusung Program Digitalisasi Layanan Publik yang juga merupakan bagian dari program prioritas Kukar Idaman,” terang Sunggono.

Transformasi digital, pada dasarnya bukan sekadar mengubah proses manual menjadi digital. Namun, harus ada jaminan bagi pengguna terkait dengan keberlangsungan, keamanan, dan kemudahan mengakses suatu sistem layanan publik.

“Ketika kita sudah berkomitmen untuk melakukan transformasi digital, maka pola kerja dan juga pola pikir harus ikut bertransformasi. Untuk dapat memimpin dengan baik di era digital ini, dibutuhkan kemampuan berpikir yang sistematis dan analitis. Harus mampu memahami bagaimana teknologi dapat membantu organisasinya, membuat keputusan yang tepat dan cerdas, serta dapat mengintegrasikan teknologi ke dalam proses bisnis organisasi,” paparnya.

Melalui pelatihan Digital Leadership ini, diharapkan pejabat di setiap perangkat daerah dapat bijak dalam memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, tidak ada lagi belanja aplikasi yang tumpang tindih, layanan yang tidak terintegrasi, dan data yang tidak dapat dibagi-pakaikan antar perangkat daerah. (adv/diskominfokukar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *