metroikn, NUSANTARA – Grup usaha Artha Graha mulai melirik potensi bisnis di jantung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah ini menandai makin terbukanya peluang investasi swasta di proyek pemindahan ibu kota negara yang diklaim pemerintah sebagai prioritas nasional.
Kunjungan jajaran Artha Graha Network ke IKN awal Juli lalu disambut langsung oleh Otorita IKN. Agenda pertemuan lebih banyak membahas kemungkinan keterlibatan investor dalam pembangunan ekosistem perkotaan yang lebih luas, bukan semata pembangunan infrastruktur fisik, tapi juga ruang hidup yang layak huni dan produktif.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, kembali menepis anggapan bahwa proyek IKN tengah melambat. Ia menegaskan bahwa pembangunan justru dipercepat, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya di kawasan pusat pemerintahan yang mencakup Istana Negara serta kompleks legislatif dan yudikatif.
“Tidak ada moratorium. Justru dipercepat, targetnya selesai dalam tiga tahun,” tegas Basuki.
Otorita IKN juga menyoroti pentingnya pembangunan sarana pendukung yang bisa menarik minat tinggal di kawasan ini. Mulai dari fasilitas olahraga, ruang publik, hingga hiburan menjadi bagian dari strategi membangun “crowd” agar kawasan tidak hanya menjadi tempat kerja, tetapi juga kehidupan sosial.
Sementara itu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, Sudiro Roi Santoso, menyebutkan bahwa kehadiran investor dibutuhkan untuk mempercepat terbentuknya ekosistem tersebut. “Yang kami cari bukan hanya pemindahan orang, tapi kenyamanan agar orang betah tinggal,” katanya.
Dari sisi demografi, Otorita menyampaikan bahwa saat ini IKN telah dihuni sekitar 1.200 ASN dan 5.000 pekerja konstruksi. Angka itu diprediksi meningkat seiring dimulainya aktivitas pemerintahan dan penambahan instansi yang direlokasi. Pemerintah juga menargetkan 3.500 ASN dari 16 kementerian dan lembaga akan menjadi gelombang pertama relokasi.
Perwakilan Artha Graha Network, Michael Iskandar, dalam kesempatan tersebut menyatakan ketertarikan terhadap pengembangan sektor hospitality dan kuliner (F&B), yang dinilai cocok dengan kebutuhan awal kawasan. Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya masih akan melakukan studi lebih lanjut.
Artha Graha sendiri dikenal memiliki sejumlah portofolio di sektor perhotelan, perbankan, ritel elektronik, hingga konservasi lingkungan melalui Tambling Wildlife Nature Conservation. Namun belum ada rincian spesifik proyek yang akan dibawa ke Nusantara.
Pertemuan ini menjadi salah satu dari rangkaian pendekatan antara pemerintah dan pihak swasta yang terus digencarkan. Meski demikian, proyek IKN masih menghadapi sejumlah tantangan mulai dari infrastruktur dasar, kejelasan pasar, hingga kepastian jangka panjang pasca-pergantian pemerintahan.
Pemerintah meyakinkan bahwa proyek ini memiliki payung hukum yang kuat lewat Undang-Undang IKN dan penganggaran berkelanjutan. Namun, di mata pelaku usaha, iklim investasi tetap membutuhkan pembuktian: bahwa IKN bukan hanya mimpi besar, melainkan kota baru yang secara ekonomi menjanjikan.
Sebagaimana disampaikan Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, pengelolaan kawasan semestinya bisa mengadopsi skema bisnis yang sudah berhasil diterapkan di kawasan seperti SCBD Jakarta. “Kerja sama B2B adalah opsi yang paling realistis, bukan hanya mengandalkan APBN,” ujarnya.
