Tidak Dilibatkan dalam Forum TJSL, DPRD PPU Soroti Koordinasi Pemkab untuk Pengelolaan Lebih Terbuka

DPRD PPU949 Dilihat

Metroikn, Penajam – Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi sorotan DPRD. Pemerintah daerah dinilai belum melibatkan lembaga legislatif dalam proses pembentukan maupun pertemuan forum yang digelar di Jakarta.

Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman, mengungkapkan DPRD tidak menerima undangan dalam pertemuan tersebut. Kondisi itu membuat pihaknya tidak mengetahui secara langsung pembahasan, program kerja, maupun hasil yang akan dijalankan Forum TJSL.

Menurut Ishaq, pemerintah daerah seharusnya membangun koordinasi dengan DPRD dalam menjalankan program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Terlebih, DPRD dan pemerintah daerah merupakan mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan yang perlu saling berkomunikasi.

Ia menyayangkan apabila pembentukan dan pelaksanaan forum berjalan tanpa komunikasi dengan DPRD. Sebab, ke depan masyarakat berpotensi meminta penjelasan kepada wakil rakyat mengenai program maupun penggunaan dana TJSL perusahaan.

“Kalau masyarakat ingin mengetahui apa saja program dan hasil kerja Forum TJSL, silakan menanyakan langsung kepada pemerintah kabupaten. Karena kami tidak bisa ngasih penjelasan, sejak awal tidak dilibatkan dalam forum itu,” ujar Ishaq.

Ia menambahkan, DPRD selama ini menjadi salah satu tempat masyarakat menyampaikan aspirasi dan keluhan. Namun, ketika persoalan yang ditanyakan berkaitan dengan Forum TJSL, pihaknya tidak memiliki informasi yang cukup untuk menjawab karena tidak dilibatkan dalam proses pembentukannya.

Karena itu, Ishaq menilai komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah daerah dan DPRD diperlukan. Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya menjalankan program secara sendiri-sendiri, terlebih menyangkut pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan yang manfaatnya diharapkan kembali kepada masyarakat.

Selain persoalan keterlibatan DPRD, Ishaq juga mendorong reorganisasi struktur kepengurusan Forum TJSL. Ia menilai kepemimpinan forum perlu berada langsung di bawah kepala daerah agar koordinasi dengan program pembangunan pemerintah lebih terarah.

Ia mengusulkan Bupati PPU menjadi ketua Forum TJSL, sedangkan wakil bupati menjabat sebagai ketua harian. Sementara itu, unsur DPRD, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga perlu masuk dalam struktur kepengurusan.

“Ketua forum sebaiknya dijabat langsung oleh bupati dan wakil bupati. Kemudian, DPRD serta unsur masyarakat dan LSM juga perlu dilibatkan agar ada keterwakilan dan pengawasan terhadap program yang dijalankan,” jelasnya.

Ishaq berharap pemerintah daerah membuka ruang koordinasi dengan seluruh pihak terkait. Dengan struktur yang melibatkan berbagai unsur, Forum TJSL diharapkan tidak hanya menjadi wadah perusahaan, tetapi juga mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan Kabupaten PPU. (Adv)