Metroikn, Balikpapan – Kendaraan angkutan masih menghadapi persoalan akses pelayanan Biosolar di Balikpapan. Untuk mengatasi hal tersebut, Komite BPH Migas mengusulkan penambahan dua SPBU yang melayani BBM bersubsidi jenis Biosolar.
Usulan itu disampaikan setelah Komite BPH Migas meninjau pelayanan di SPBU Kilometer 13, Balikpapan, Sabtu (14/11/2026). Penambahan SPBU dinilai dapat memperluas akses pembelian sekaligus mempercepat pelayanan bagi kendaraan angkutan yang menunjang kegiatan ekonomi masyarakat.
Komite BPH Migas, Fathul Nugroho, mengatakan pihaknya siap mendukung koordinasi dengan pemerintah daerah dan Pertamina untuk menindaklanjuti usulan tersebut.
“Penambahan titik pelayanan diharapkan dapat mempercepat masyarakat memperoleh Biosolar untuk mendukung kegiatan ekonomi sehari-hari,” ujar Fathul.
Peninjauan dilakukan selama dua hari, 13–14 November 2026. Pada hari pertama, rombongan mendatangi SPBU Batakan nomor 64.761.18, kemudian melanjutkan kunjungan ke SPBU Kilometer 13 nomor 64.761.19 pada hari berikutnya.
Di SPBU Batakan, Fathul mengapresiasi pelayanan kendaraan roda dua yang berjalan normal. Penerapan sistem pengisian mandiri atau self-service juga dinilai membantu mengurangi beban operator. Meski demikian, pemantauan stok dan kesiapan operasional tetap diperlukan agar pelayanan berjalan lancar.
Selain pelayanan, pemeriksaan pembelian BBM bersubsidi juga dibahas dalam kunjungan tersebut. BPH Migas mengapresiasi pemeriksaan STNK kendaraan yang dilakukan bersama pemerintah daerah dan Pertamina untuk mencegah penyalahgunaan serta memastikan Biosolar diterima konsumen yang berhak.
Dalam evaluasi itu, Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan melaporkan penambahan nozzle di 20 SPBU, dari sebelumnya 50 menjadi 86 nozzle. Jam operasional juga diperpanjang di 31 SPBU, termasuk 19 SPBU yang melayani masyarakat selama 24 jam.
Pertamina turut menyiapkan sejumlah rencana penambahan layanan, di antaranya mengusulkan enam SPBU untuk menyalurkan Pertalite, menyediakan fasilitas pengisian Pertalite khusus kendaraan roda dua di satu SPBU, menyesuaikan jam operasional di tiga SPBU, serta menambah nozzle di 13 SPBU.
Di sisi pengawasan, Pertamina mencatat 111 temuan terkait penyaluran BBM telah ditindaklanjuti hingga 12 November 2026. Rinciannya, 61 tindakan perbaikan, 29 peringatan, serta 21 peringatan dan sanksi.
Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, mengatakan peningkatan fasilitas pelayanan juga diikuti pemeriksaan penyaluran BBM melalui data transaksi digital dan pengecekan langsung di lapangan.
“Kami ingin masyarakat memperoleh BBM dengan lebih mudah, sekaligus memastikan penyalurannya sesuai peruntukan. Karena itu, peningkatan layanan kami jalankan bersama pengawasan yang konsisten, dan setiap pelanggaran yang telah terverifikasi kami tindak lanjuti secara tegas sesuai ketentuan,” kata Edi.
Sementara itu, Sales Branch Manager Kaltimut II Fuel PT Pertamina Patra Niaga, Hasanuddin Ritonga, menyebut penyaluran BBM dan operasional SPBU yang dikunjungi berjalan lancar. Kondisi tersebut didukung koordinasi dengan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.
Pertamina mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Pengaduan mengenai pelayanan dapat disampaikan melalui Pertamina Contact Center 135 yang beroperasi selama 24 jam.









