Metroikn, Penajam – Rencana pembentukan 10 desa persiapan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), khususnya di wilayah Babulu dan Waru, diminta segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Hingga saat ini, proses tersebut masih membutuhkan penyelesaian sejumlah persyaratan administrasi dan hukum.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Irawan Heru Suryanto, meminta pemerintah daerah menepati komitmen yang sebelumnya telah disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD PPU.
Ia menyoroti lambatnya tindak lanjut pembentukan desa persiapan tersebut. Karena itu, perangkat daerah yang bertanggung jawab, terutama Bagian Hukum dan dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, diminta segera menyelesaikan tahapan yang masih tertunda.
Menurut Irawan, pemerintah perlu menetapkan target penyelesaian agar rencana pemekaran wilayah tidak terus berlarut-larut tanpa kepastian.
“Persoalan ini sudah pernah dibahas bersama pemerintah dalam RDP. Sekarang yang diperlukan adalah tindak lanjut nyata dari perangkat daerah, sehingga masyarakat tidak menunggu kepastian pembentukan desa persiapan,” ujar Irawan, Jumat (13/11/2026).
Ia mengatakan, pemerintah sebelumnya telah didorong untuk merealisasikan setidaknya satu desa dari 10 desa yang masuk dalam rencana pemekaran. Target tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk melanjutkan proses pembentukan desa lainnya.
Irawan menegaskan, penyelesaian tahap awal seharusnya sudah bisa dilakukan sesuai waktu yang pernah dibahas bersama pemerintah daerah.
“Tidak harus langsung menyelesaikan seluruhnya. Paling tidak ada satu desa yang lebih dahulu ditetapkan sebagai desa persiapan. Target yang pernah disampaikan adalah Oktober atau paling lambat Desember sudah ada realisasi,” tegasnya.
Menurutnya, pembentukan desa persiapan memiliki arti penting bagi masyarakat karena berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pemerataan pelayanan publik.
Ia juga meminta pemerintah, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), memastikan seluruh persyaratan administrasi, dokumen pendukung, dan ketentuan hukum dipenuhi sebelum proses pembentukan desa dilanjutkan.
Irawan berharap Bupati PPU memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dengan meminta perangkat daerah terkait menyampaikan perkembangan proses pembentukan 10 desa persiapan secara jelas.
Ia menegaskan, komitmen yang telah disepakati dalam forum resmi antara DPRD dan pemerintah daerah perlu diwujudkan melalui langkah konkret, sehingga rencana pemekaran desa tidak hanya berhenti pada pembahasan.
Dengan adanya pemekaran, diharapkan jangkauan pelayanan pemerintahan dapat lebih dekat dengan masyarakat serta pengelolaan kebutuhan wilayah menjadi lebih optimal.
“Ya, kalau bisa upaya ini dipercepat untuk tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat di PPU,” tegasnya. (Adv)
