Metroikn, Penajam – Kebiasaan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang menghabiskan waktu di warung kopi atau kafe saat jam kerja mendapat perhatian DPRD. Perilaku tersebut dinilai mencerminkan rendahnya kedisiplinan dan dapat mengganggu produktivitas pegawai dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Irawan Heru Suryanto, meminta Bupati PPU memperketat pengawasan terhadap aktivitas pegawai di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menilai, pimpinan daerah harus berani mengambil tindakan apabila menemukan ASN yang tidak menjalankan kewajibannya selama jam kerja.
Menurut Irawan, kedisiplinan aparatur merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karena itu, setiap pegawai harus menggunakan waktu kerja untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.
“Bupati maupun pihak pemerintahan perlu memastikan seluruh pegawai benar-benar menjalankan tugas sesuai jam kerja. Jika ditemukan nongkrong di jam kerja maka harus ada evaluasi dan tindakan tegas yang jelas,” ujar Irawan, Jumat (13/11/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah telah memenuhi hak pegawai melalui pemberian gaji maupun tambahan penghasilan pegawai (TPP). Dengan fasilitas tersebut, ASN seharusnya menunjukkan tanggung jawab melalui kinerja dan kedisiplinan.
Menurutnya, pemberian hak kepada pegawai harus sejalan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. Jangan sampai pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk membayar pegawai, tetapi pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Pegawai sudah mendapatkan haknya dari pemerintah, termasuk gaji dan TPP. Jadi, sudah seharusnya hal itu diimbangi dengan kesungguhan dalam bekerja. Jangan sampai hak diterima, tetapi kewajiban justru diabaikan,” tegasnya.
Irawan menilai, kebiasaan nongkrong saat jam kerja tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Jika dibiarkan, perilaku tersebut dikhawatirkan menjadi kebiasaan yang memengaruhi budaya kerja di lingkungan pemerintahan.
Ia meminta pemerintah tidak hanya memberikan teguran, tetapi juga menerapkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan pegawai.
Selain itu, Irawan mendorong setiap kepala OPD meningkatkan pengawasan terhadap bawahannya. Pimpinan perangkat daerah harus memastikan pegawai hadir dan menjalankan pekerjaan sesuai tanggung jawab masing-masing.
Ia berharap evaluasi kedisiplinan dan penerapan sanksi dilakukan secara konsisten agar tidak ada lagi ASN yang mengabaikan tugas dengan nongkrong saat jam kerja. (Adv)
