Metroikn, Penajam – Pengisian lima jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang belum memasuki tahap pelantikan menjadi perhatian DPRD.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Irawan Heru Suryanto, meminta Bupati PPU segera memberikan kepastian terkait pelantikan pejabat yang akan mengisi posisi tersebut. Menurutnya, jabatan pimpinan OPD memiliki peran penting dalam mengendalikan program kerja, menjalankan kebijakan, hingga memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
Menurut Irawan, proses asesmen dan seleksi terbuka yang telah dilaksanakan seharusnya segera ditindaklanjuti dengan penetapan pejabat definitif. Ia berharap tidak ada penundaan terlalu lama karena kepastian kepemimpinan dibutuhkan agar setiap perangkat daerah dapat bekerja lebih efektif.
“Kalau seluruh tahapan seleksi sudah dilalui, sebaiknya segera ada keputusan dari bupati. Jangan terlalu lama menunggu karena kepastian pimpinan OPD juga berpengaruh terhadap kelancaran pelayanan masyarakat,” ujar Irawan, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, keberadaan kepala OPD sangat menentukan jalannya organisasi pemerintahan. Pimpinan perangkat daerah memiliki tanggung jawab dalam mengoordinasikan pekerjaan, mengambil keputusan, serta memastikan program dan kegiatan berjalan sesuai target.
Selain itu, kepala OPD juga memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan anggaran daerah. Karena itu, posisi tersebut perlu segera diisi agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan tidak terkendala.
Irawan mengingatkan, jika jabatan pimpinan OPD terlalu lama dibiarkan kosong, koordinasi dan pengambilan keputusan di lingkungan perangkat daerah dikhawatirkan tidak berjalan maksimal.
“Pimpinan OPD itu memiliki tanggung jawab besar, termasuk dalam pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Jadi, perlu ada pejabat definitif yang bisa mengendalikan seluruh pekerjaan di masing-masing perangkat daerah,” tegasnya.
Ia berharap Bupati PPU segera menentukan pejabat yang akan dilantik sehingga lima posisi kepala OPD tersebut memiliki kepastian kepemimpinan.
Menurutnya, percepatan pelantikan bukan hanya untuk melengkapi struktur organisasi pemerintahan, tetapi juga memastikan seluruh perangkat daerah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal.
“Meskipun adanya keterlambatan pengisian lima jabatan Kepala OPD, nantinya bisa memenuhi dan bertanggung jawab atas tugasnya”, tutupnya. (Adv)
