Metroikn, Penajam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai membahas usulan pemberian pengakuan formal kepada tim sukses yang dahulu memperjuangkan pembentukan Kabupaten PPU. Namun, usulan tersebut masih memerlukan kajian sebelum ditentukan bentuk regulasi yang tepat.
Pembahasan itu dilakukan melalui diskusi dan silaturahmi bersama ketua serta sejumlah anggota tim sukses pemekaran. Dalam pertemuan tersebut, muncul keinginan agar perjuangan mereka mendapatkan pengakuan melalui regulasi daerah.
Ketua DPRD PPU, Raup Muin, mengatakan pihaknya memahami keinginan tim sukses untuk mendapatkan pengakuan atas perjuangan yang telah dilakukan sejak 2002 hingga 2003, sebelum akhirnya Kabupaten PPU terbentuk.
Namun, menurutnya, usulan tersebut tidak bisa langsung diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda). DPRD bersama pemerintah daerah perlu mengkaji terlebih dahulu bentuk regulasi yang tepat agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Kita tidak bisa langsung membuat Perda begitu saja. Harus dilihat terlebih dahulu persoalannya masuk ke ranah mana. Kita memahami bahwa mereka membutuhkan legitimasi formal atas perjuangan yang sudah dilakukan, tetapi persoalannya tidak sesederhana itu,” ujar Raup Muin, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, tim sukses mengusulkan sejumlah bentuk pengakuan, di antaranya terkait keberadaan sekretariat serta pengakuan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki peran dalam memperjuangkan terbentuknya Kabupaten PPU hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 yang disahkan pada 10 April 2002.
Raup menilai keinginan tersebut merupakan hal yang wajar. Sebab, perjuangan pembentukan Kabupaten PPU melibatkan masyarakat yang memiliki kontribusi dalam proses pemekaran daerah.
Meski demikian, DPRD harus berhati-hati dalam menentukan bentuk pengakuan tersebut. Pihaknya juga perlu melihat apakah terdapat daerah lain yang memiliki kebijakan serupa sebagai bahan pertimbangan.
“Nah itu, Kami akan mencoba mendiskusikan dan mencari formula yang betul-betul sesuai, sehingga keinginan mereka bisa diakomodasi tanpa melanggar aturan yang berlaku,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembahasan saat ini belum mengarah pada keputusan pembentukan Perda. Masih ada sejumlah opsi yang perlu dikaji, termasuk kemungkinan menggunakan peraturan daerah atau keputusan bupati.
Dalam pertemuan tersebut, tim sukses juga menyampaikan harapan agar keberadaan dan perjuangan mereka mendapat pengakuan. Hal itu mencakup penyediaan sekretariat serta keterlibatan dalam kegiatan peringatan hari jadi Kabupaten PPU. Aspek regulasi, politik, dan sosial juga diharapkan dapat dipertimbangkan secara menyeluruh.
Raup menyebut masukan yang disampaikan DPRD mendapat respons positif dari tim sukses. Mereka juga memahami bahwa pemerintah daerah tidak bisa serta-merta memenuhi usulan tersebut tanpa mempertimbangkan landasan hukum yang berlaku.
“Teman-teman DPRD memberikan masukan positif dan tim sukses juga menerimanya dengan baik. Mereka tidak memaksakan sesuatu yang harus dilakukan pemerintah hanya karena perjuangan yang telah dilakukan. Intinya, kita ingin mencari jalan keluar yang tepat,” pungkasnya.
(Adv)
