Metroin, Samarinda – Gejolak ekonomi global yang memengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai tidak hanya menjadi persoalan nasional, tetapi juga berimbas langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan tekanan terhadap nilai tukar rupiah berpotensi memicu kenaikan berbagai biaya yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Mulai dari ongkos distribusi barang, harga material konstruksi, hingga sejumlah komponen pendukung proyek yang masih dipengaruhi pasar internasional.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah karena kebutuhan pembangunan terus meningkat, sementara kemampuan fiskal harus disesuaikan dengan situasi ekonomi yang berkembang.
“Ketika rupiah berada dalam tekanan terhadap dolar AS, yang terguncang bukan hanya pasar keuangan, tetapi juga stabilitas fiskal daerah. Dampaknya merambat ke biaya hidup, harga barang, hingga akhirnya menghantam kemampuan belanja pemerintah daerah,” ujar Andi Harun.
Ia menjelaskan, dampak pelemahan rupiah tidak berhenti pada sektor pemerintahan. Kenaikan harga barang dan jasa juga dapat memengaruhi daya beli masyarakat sehingga memberi tekanan terhadap aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
Karena itu, pemerintah daerah perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang muncul melalui perencanaan anggaran yang lebih terukur serta penentuan program yang benar-benar menjadi kebutuhan prioritas masyarakat.
Andi Harun juga menyinggung arah kebijakan fiskal pemerintah pusat yang saat ini menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara. Kebijakan tersebut, menurutnya, berpotensi memengaruhi besaran transfer dana ke daerah pada masa mendatang.
Situasi itu membuat pemerintah daerah tidak lagi bisa bergantung sepenuhnya pada dukungan fiskal dari pusat. Daerah dituntut lebih kreatif dalam mengelola sumber pendapatan serta memastikan setiap belanja pemerintah menghasilkan manfaat yang maksimal.
Ia menilai penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi anggaran, dan fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas pembangunan di tengah ketidakpastian ekonomi.
“Daerah harus mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada. Pengelolaan anggaran harus semakin efektif, efisien, dan fokus pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andi Harun menekankan bahwa kemampuan menjaga kesehatan fiskal daerah akan menjadi kunci dalam mempertahankan kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai penting agar berbagai tantangan ekonomi dapat dihadapi secara bersama-sama.
Menurutnya, koordinasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan akan membantu daerah tetap mampu menjalankan pembangunan secara optimal sekalipun berada dalam situasi fiskal yang lebih ketat.
“Dengan berbagai dinamika ekonomi yang terjadi saat ini, Pemkot Samarinda akan berupaya memastikan program pembangunan tetap berjalan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, serta keberpihakan pada kebutuhan masyarakat,” tandasnya.
