Metroikn, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda mulai menyusun strategi baru dalam menghadapi perubahan kapasitas fiskal daerah yang diperkirakan terjadi dalam beberapa tahun ke depan.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan bahwa penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tantangan yang harus diantisipasi sejak dini agar pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan optimal.
Menurut Andi Harun, APBD Samarinda yang pada 2025 berada di kisaran Rp5,8 triliun diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp3,2 triliun pada 2026. Sementara pada 2027, nilai APBD diperkirakan hanya mengalami kenaikan tipis menjadi sekitar Rp3,3 triliun.
Ia menilai kondisi tersebut tidak dapat dipandang sekadar sebagai penurunan angka dalam dokumen anggaran, melainkan perubahan besar dalam pola pengelolaan keuangan daerah yang menuntut pemerintah lebih selektif menentukan prioritas pembangunan.
“Ini bukan hanya soal berkurangnya nominal APBD, tetapi perubahan kondisi fiskal yang harus direspons dengan cara kerja yang berbeda. Sementara di sisi lain, kebutuhan masyarakat tetap tinggi dan tidak mengalami penurunan,” ujar Andi Harun.
Menghadapi situasi tersebut, Pemkot Samarinda mulai menerapkan konsep APBD Cerdas, yakni pendekatan pengelolaan anggaran yang menitikberatkan pada efektivitas program, efisiensi belanja, serta dampak langsung yang dirasakan masyarakat.
Melalui simulasi APBD 2027 sebesar Rp3,3 triliun, pemerintah mengarahkan sekitar 30 persen anggaran untuk memenuhi layanan dasar masyarakat, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan berbagai program bantuan yang menyentuh kebutuhan warga.
Sementara itu, 20 persen anggaran direncanakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur prioritas, seperti pengendalian banjir, pembangunan drainase, peningkatan kualitas jalan, serta penguatan konektivitas logistik yang menjadi kebutuhan utama kota.
“Pemkot juga menyiapkan sekitar 10 persen anggaran guna memperkuat sektor ekonomi kerakyatan melalui berbagai program pemberdayaan UMKM dan pengembangan usaha masyarakat,” ungkapnya.
Di sisi lain, sekitar 30 persen anggaran tetap dialokasikan untuk kebutuhan birokrasi dan operasional pemerintahan. Namun, Andi menegaskan penggunaan anggaran tersebut akan dibarengi dengan upaya efisiensi serta reformasi birokrasi agar lebih produktif dan tidak membebani keuangan daerah.
Selain itu, lima persen anggaran disiapkan sebagai dana cadangan dan mitigasi risiko untuk mengantisipasi berbagai kondisi darurat, mulai dari gejolak harga pangan hingga penanganan bencana. Sedangkan lima persen lainnya akan difokuskan pada inovasi daerah, pengembangan konsep Smart City, serta percepatan digitalisasi layanan publik.
Dari sisi pendapatan, Andi Harun mengungkapkan bahwa struktur APBD Samarinda masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai sekitar 60 persen dari total pendapatan daerah.
Meski demikian, Pemkot Samarinda tetap memasang target ambisius terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada 2027, PAD ditargetkan mampu mencapai sekitar Rp1,2 triliun atau setara 36 persen dari keseluruhan APBD.
Menurutnya, mempertahankan bahkan meningkatkan capaian PAD di tengah kondisi fiskal yang semakin ketat membutuhkan kerja keras seluruh perangkat daerah, terutama dalam mengoptimalkan potensi pendapatan tanpa membebani masyarakat.
“Dalam kondisi fiskal seperti sekarang, pemerintah daerah harus berani menetapkan target yang tinggi sekaligus memastikan seluruh potensi pendapatan bisa digarap secara maksimal. Karena itu diperlukan kerja yang lebih efektif, lebih inovatif, dan lebih terukur,” tegasnya.
Andi Harun menambahkan, tantangan fiskal yang dihadapi daerah harus menjadi momentum untuk memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran.
“Dengan demikian, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung keberlanjutan pembangunan Kota Samarinda,” tandasnya.
