metroikn, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) menjelang penutupan tahun anggaran. Langkah ini dinilai krusial sebagai dasar perbaikan tata kelola pemerintahan dan arah pembangunan pada tahun berikutnya.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa evaluasi kinerja tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata. Tanpa penilaian yang objektif dan jujur, capaian pembangunan berisiko berjalan di tempat dan tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menilai keberanian untuk melakukan koreksi menjadi kunci dalam mendorong perbaikan kinerja pemerintahan. Menurutnya, setiap kekurangan harus diidentifikasi sejak dini agar dapat dibenahi secara terukur.
Selain itu, Rudy juga menyoroti peran kepemimpinan OPD dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ia menekankan pentingnya sikap tegas dan progresif dalam pengambilan keputusan, tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemprov Kaltim juga menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat. Potensi kebocoran anggaran maupun sumber pendapatan yang belum tergarap optimal diminta untuk segera dievaluasi, termasuk pada pengelolaan badan usaha milik daerah.
Gubernur menilai perencanaan yang matang menjadi faktor penentu kualitas pembangunan. Program yang disusun tanpa perencanaan yang jelas berisiko tidak tepat sasaran dan minim manfaat bagi masyarakat.
Sejalan dengan itu, Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Sri Wahyuni mengingatkan agar OPD tidak terjebak pada pola kerja yang hanya mengejar serapan anggaran di penghujung tahun. Ia menekankan bahwa kualitas belanja dan akuntabilitas jauh lebih penting dibanding capaian angka semata.
Pemprov Kaltim berharap penekanan pada evaluasi kinerja, penguatan kepemimpinan, serta disiplin tata kelola anggaran dapat menjadi fondasi perbaikan kinerja pemerintahan dan mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan ke depan.
