MetroIKN, Penajam – Anggota DPRD Penajam Paser Utara dari Partai Demokrat, Syarifuddin HR meminta kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) untuk mengalokasi anggaran untuk paket bagi anak putus sekolah.
Tujuannya, agar mereka bisa memiliki ijazah yang bisa digunakan saat melamar pekerjaan di perusahaan. Ia mengaku, banyaknya anak putus sekolah karena beberapa faktor. Seperti ketidakmampuan ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka.
“Memang sekolah gratis tapi kebutuhan anak-anak ini banyak di sekolah. Karena tidak mampu dari sisi ekonomi sehingga memutuskan untuk putus sekolah,” katanya.
Mengenai paket A,B dan C ia mengatakan bisa dilakukan dengan difasilitasi pemerintah daerah dengan menyediakan anggaran melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU.
“Harapannya anggaran 2025 ini sudah bisa direalisasikan untuk membantu warga yang ingin ambil paket. Ini bagaimana tanggungjawab moral pemerintah daerah bagi warganya,” ucapnya.
Bukan hanya itu, juga meminta agar agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) khususnya kepada mereka yang telah putus sekolah.
Ia mengaku menemukan banyak warga PPU yang telah putus sekolah namun tidak memiliki kemampuan atau keterampilan, sehingga tidak mampu bersaing dengan orang lain.
“Minimal mereka diberikan pelatihan seperti las atau pertukangan. Minimal mereka memiliki kemampuan skil lah agar bisa bersaing di dunia kerja,” katanya.
Syarifuddin mengatakan, anggaran untuk meningkatkan kemampuan mereka tidak lah terlalu besar. Ia mencontohkan bila seorang anak putus sekolah memerlukan anggaran Rp 5 juta sekali pelatihan, maka dengan anggaran Rp200 juta sudah 40 orang yang bisa memiliki kemampuan.
Anggota DPRD Dapil Penajam ini mengakui, bila selama ini banyak anak putus sekolah yang ingin mengikuti pelatihan namun tidak memiliki uang yang cukup.
“Makanya pemerintah daerah harus turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Saya temukan banyak warga kita yang putus sekolah yang memerlukan perhatian pemerintah daerah,” ujarnya. (adv)
