Syahruddin M Noor Soroti Lambatnya Serapan APBD PPU 2026, Target 90 Persen Dikejar

DPRD PPU644 Dilihat

Metroikn, Penajam – Realisasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Tahun Anggaran 2026 baru mencapai sekitar 60,3 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD PPU, terutama karena masih terdapat sejumlah kegiatan yang belum terealisasi menjelang akhir tahun anggaran.

Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahruddin M Noor, mengatakan rendahnya serapan anggaran tidak terlepas dari sejumlah pekerjaan yang baru diakomodasi melalui APBD Perubahan. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan membutuhkan waktu tambahan, baik untuk proses administrasi maupun pengerjaan di lapangan.

Ia berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersama pihak pelaksana dapat mempercepat realisasi kegiatan agar serapan anggaran meningkat. DPRD menargetkan realisasi keuangan setidaknya dapat mencapai 90 persen hingga akhir tahun.

“Waktu pelaksanaan semakin terbatas, sementara masih ada kegiatan yang belum berjalan, khususnya yang masuk dalam APBD Perubahan,” ujar Syahruddin, Senin (16/11/2026).

Meski demikian, ia mengaku belum sepenuhnya yakin target serapan 90 persen dapat tercapai. Sebab, kegiatan yang baru masuk dalam anggaran perubahan memiliki tahapan administrasi dan pelaksanaan yang harus diselesaikan dalam waktu relatif singkat.

Syahruddin juga mengingatkan para kontraktor agar tidak menunda pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka. Percepatan penyelesaian proyek dinilai penting agar kegiatan dapat dituntaskan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan pada akhir tahun anggaran.

Ia menambahkan, sebelumnya telah ada komitmen bahwa pekerjaan yang belum selesai atau belum dapat dibayarkan pada tahun ini harus terlebih dahulu melalui pemeriksaan atau reviu Inspektorat sebelum pembayaran dilakukan.

“Kontraktor perlu memperhatikan sisa waktu yang tersedia dan segera menuntaskan pekerjaan sesuai kontrak. Apabila ada pekerjaan yang belum bisa diselesaikan atau dibayarkan tahun ini, mekanismenya harus mengikuti ketentuan, termasuk melalui reviu Inspektorat sebelum pembayaran diproses,” jelasnya.

Ia berharap percepatan pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan tanpa mengabaikan prosedur dan kualitas pekerjaan. Dengan demikian, realisasi APBD PPU 2026 bisa lebih optimal meskipun waktu pelaksanaan semakin terbatas. (Adv)