Ratusan Hektare Semak di Paser Ludes Terbakar, BPBD Singgung Aktifitas Pembukaan Lahan

metroikn, Tanah Grogot – Dalam kurun 30 Juli hingga 31 Agustus 2023, sebanyak 169,3 hektare semak belukar dan lahan di wilayah Kabupaten Paser ludes terbakar.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama kurun waktu tersebut tersebar di lima Kecamatan, yakni, Tanah Grogot seluas 96,5 hektare dengan jumlah 23 titik semak belukar. Kemudian, Batu Engau 33,8 hektare di enam lokasi terdiri dari lima lokasi limbah jangkos dan satu semak belukar.

Pasir Belengkong seluas 30 hektare di tiga lokasi semak belukar, Batu Sopang 4 hektare di dua lokasi semak belukar, Muara Samu 5 hektare satu lokasi semak belukar.

“Intensitas sangat tinggi di Tanah Grogot karena pembukaan lahan. Kejadian yang kita pantau melalui titik hotspot dan laporan dari masyarakat telah dilakukan pemadaman,” ungkap Kepala BPBD Paser Ruslan, Sabtu (2/9/2023).

Meski hampir rata-rata terjadi akibat pembukaan lahan, fenomena iklim El Nino dinilai turut berpengaruh. Suhu tinggi akhir-akhir ini memicu kekeringan hampir merata di wilayah Paser.

Bahkan, sumber-sumber air makin berkurang sehingga menghambat upaya penanggulangan.

Kondisi semakin dilematis sebab bukan hanya unsur penanggulangan karhutla, tapi banyak pula warga yang membutuhkan air untuk kebutuhan sehari-hari.  Adapun penyaluran bantuan air dari Dinas Sosial (Dinsos) baru berjalan sejak akhir Agustus disebabkan adanya prioritas standar penerimaan per Kepala Keluarga (KK).

Merujuk prediksi BMKG, puncak kemarau berakhir antara September-Oktober 2023.

“Dinsos nanti berkoordinasi dengan kita (BPBD) untuk memenuhi ketersediaan air. Kami berkoordinasi bagaimana mekanismenya. Seperti di mana titik air di salurkan, berapa tangki yang dibutuhkan agar lebih efektif,” urainya.

Kendala lainnya yakni, belum solidnya peran serta semua pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan.

“Karena BPBD ini berfungsi sebagai komando dan mengkoordinir,” ungkapnya.

Untuk menghadapi situasi rutin tahunan ini, pemerintah melalui instansi terkait sebenarnya sudah membentuk tim reaksi cepat (TRC). Tim yang terdiri dari lintas sectoral ini bergerak hingga ke desa-desa.

“Dinas-dinas ini mempunyai tim pengendali di lapangan masing-masing. Kalau perkebunan ada KKPA, dan ada juga MPA di kelompok masyarakat,” demikian Ruslan.

(sah/yap/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *