metroikn, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali menegaskan keseriusannya dalam membuka akses pendidikan tinggi secara luas.
Melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sejumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud meresmikan langkah awal implementasi Program Gratispol Pendidikan, Senin (7/7/2025), di Lamin Etam, Samarinda.
Program ini tak sekadar simbol kebijakan. Bagi Rudy Mas’ud, ini adalah pijakan konkret dalam mencetak generasi emas Kaltim yang tidak tertinggal oleh perkembangan zaman maupun daerah lain.
“PKS ini bukan sekadar simbolis. Ini bukti bahwa Pemprov Kaltim serius membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi siapa saja,” tegasnya usai penandatanganan.
Pada tahap awal, Gratispol akan menyasar mahasiswa baru Tahun Ajaran 2025/2026. Seluruh proses administrasi, dari pendaftaran hingga pembiayaan kuliah, ditanggung penuh oleh Pemprov.
Sementara itu, bantuan untuk mahasiswa aktif dari semester dua hingga delapan direncanakan mulai berjalan pada APBD Murni tahun 2026.
Menurut Rudy, Gratispol dirancang untuk benar-benar inklusif tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun status sosial. Hal ini sejalan dengan visinya membangun sumber daya manusia (SDM) unggul yang mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
Gubernur juga meminta agar program ini segera disosialisasikan secara luas kepada calon mahasiswa, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Ia menekankan pentingnya penyampaian informasi yang masif agar program tidak hanya berhenti pada kebijakan, tapi benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan.
“Saya minta sosialisasi dilakukan cepat dan menyeluruh. Sampaikan ke semua intelektual muda bahwa pendidikan kini bisa diakses tanpa biaya,” ujarnya.
Pemprov Kaltim akan menggunakan data mahasiswa baru dari tahun ajaran sebelumnya sebagai dasar, dengan tambahan kuota 10 persen. Skema ini dirancang untuk mencegah penumpukan mahasiswa di jurusan tertentu dan menjamin pemerataan di seluruh PTS yang bermitra.
Khusus untuk mahasiswa kedokteran, Rudy menegaskan adanya pengaturan batasan UKT, yaitu maksimal Rp15 juta dan minimal Rp5 juta, disesuaikan dengan program studi masing-masing. Ini dilakukan agar keadilan tetap terjaga, meski biaya pendidikan bidang ini dikenal tinggi.
Tidak hanya itu, Rudy juga mengungkapkan bahwa Kaltim akan bertransformasi dalam pola pengembangan pendidikan. Bila sebelumnya mahasiswa dikirim ke luar daerah atau luar negeri, kini justru pengajar dari kampus-kampus unggulan nasional dan internasional yang akan dibawa ke Benua Etam.
“Kita ingin membawa sistem pendidikan berkualitas langsung ke Kaltim. Kita tidak ingin terus bergantung. Kita ingin jadi pusatnya,” tuturnya. Dalam pandangannya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang jauh melampaui nilai sumber daya alam.
Ia percaya, ketahanan dan kemajuan sebuah daerah di masa depan hanya bisa dicapai lewat SDM yang unggul dan berdaya saing. “Kalau kita ingin bertahan 100 hingga 1.000 tahun ke depan, maka pendidikanlah yang harus kita prioritaskan,” terangnya.
Di akhir, Gubernur Rudy menyampaikan apresiasi kepada seluruh PTS dan PTN yang telah menjadi mitra dalam program ini. “Kami mengajak semua pihak untuk mengawal pelaksanaan Gratispol agar tetap tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kaltim, tanpa terkecuali,” tandasnya.
