Kurang Bayar DBH PPU Rp320 Miliar, DPRD PPU Minta Kepastian Pemerintah Pusat

DPRD PPU528 Dilihat

Metroikn, Penajam – Kekurangan penyaluran dana dari pemerintah pusat sekitar Rp320 miliar menjadi salah satu kendala keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Kondisi tersebut turut berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga atau kontraktor.

Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahruddin M Noor, mengatakan dana yang belum diterima tersebut merupakan hak daerah yang seharusnya disalurkan oleh pemerintah pusat. Hingga kini, pemerintah daerah masih menunggu kepastian pencairan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Ia menjelaskan, sebelumnya total kewajiban pemerintah pusat kepada daerah tercatat lebih dari Rp400 miliar. Namun, dana yang telah disalurkan baru sekitar Rp18 miliar, sehingga masih terdapat kekurangan penyaluran dalam jumlah besar.

“Daerah masih memiliki hak pendapatan yang belum ditransfer pemerintah pusat. Dari perhitungan yang ada, kekurangannya diperkirakan mencapai Rp320 miliar. Saat ini kita masih menunggu PMK sebagai dasar untuk mengetahui kepastian penyalurannya,” ujar Syahruddin, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, belum terealisasinya dana tersebut berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah kabupaten dalam membayar pekerjaan yang telah dilaksanakan pihak ketiga. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kelancaran penyelesaian proyek di lapangan.

Syahruddin menilai, kontraktor juga membutuhkan kepastian pembayaran atas pekerjaan yang telah dikerjakan. Sementara itu, pemerintah daerah masih menunggu dana dari pusat untuk memenuhi sejumlah kewajiban keuangannya.

“Pembayaran kepada kontraktor tentu berkaitan dengan ketersediaan keuangan daerah. Ketika dana yang menjadi hak daerah belum diterima, maka kewajiban pembayaran ikut berdampak,” jelasnya, Senin (16/11/2026).

Meski demikian, ia berharap seluruh kegiatan pembangunan tetap berjalan dan proses penyerapan anggaran dapat dioptimalkan. Terlebih, sejumlah pekerjaan yang baru diakomodasi melalui APBD Perubahan memiliki waktu pelaksanaan relatif singkat.

Selain keterbatasan waktu, tahapan administrasi juga membutuhkan proses sebelum pekerjaan dapat dilaksanakan. Karena itu, Syahruddin meminta seluruh pihak terkait segera memproses kegiatan agar tidak semakin tertunda.

Ia berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian terkait penyaluran dana tersebut sehingga pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran. (Adv)