metroikn, Tanah Grogot – Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (DTPH) Kabupaten Paser Erwan Wahyudi membeber penyebab rendahnya serapan anggaran pada perangkat daerah yang dipimpinnya.
Alasannya terbentur kendala administrasi yang sampai kini masih berproses. Sebagian besar anggaran DTPH, kata dia, diperuntukan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT).
“Pelaksanaannya masih berperoses di Unit Layanan Pengadaan (ULP),” kata Erwan saat dikonfirmasi, Senin (18/9/2024).
Lebih lanjut dijelaskan, lokasi JUT yang diusulkan belakangan diketahui bersinggungan dengan area kawasan Cagar Alam (CA). Sehingga, DTPH harus melakukan perubahan administrasi.
“Masih ada beberapa JUT yang masuk dalam kawasan CA, ini kami masih lakukan perubahan administrasinya, supaya bisa dilakukan pembangunan,” terangnya.
Selain itu, ada pula status lahan pertanian atau persawahan yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Hal ini terungkap melalui peninjauan yang dilakukan. Rupanya sebagaian besar malah masih hutan.
Dengan begitu, DTPH tidak bisa menyalurkan anggaran karena ternyata yang diajukan bukan berupa lahan pangan atau holtikultura.
“Memang banyak kendala yang terjadi di lapangan, tapi kami upayakan pada pertengahan Desember seluruh progres bisa dituntaskan,” tandasnya.
Sebagai informasi, DTPH merupakan satu dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan serapan anggaran yang minim pada APBD 2023.
Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Paser. Pasalnya, realisasi anggaran perangkat-perangkat daerah tersebut masih di bawah 25 persen.
Sebelum akhir tahun 2023, OPD dengan serapan anggaran minim dituntut mengejar realisasi anggaran secara maksimal.
(sah/yap)
