metroikn, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim ) kembali mengambil langkah konkret dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di sektor konstruksi.
Dimulainya Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Tahap I, Asesor Kompeten, dan Instruktur Kompeten Tahun 2025 menandai keseriusan daerah ini dalam menyambut tantangan pembangunan skala besar, khususnya Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kegiatan ini berlangsung sejak Senin (30/6/2025) hingga 4 Juli mendatang, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan pelaku jasa konstruksi lokal.
Pelatihan tersebut tidak hanya dirancang sebagai agenda rutin, melainkan bagian dari strategi besar untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas tenaga kerja. Dalam era pembangunan modern yang menuntut efisiensi, keselamatan, dan akurasi tinggi, keberadaan tenaga kerja bersertifikasi menjadi syarat mutlak.
Pemerintah daerah memandang bahwa peningkatan kualitas SDM tidak bisa ditunda, terlebih ketika Kalimantan Timur kini menjadi pusat perhatian nasional dan internasional berkat proyek pembangunan IKN yang terus bergulir.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, yang membuka langsung kegiatan ini, memberikan penekanan bahwa sertifikasi tidak boleh dianggap sekadar formalitas.
Menurutnya, setiap tenaga kerja konstruksi harus benar-benar mampu membuktikan kemampuannya secara nyata dan terukur di lapangan. Sertifikasi adalah bentuk pengakuan yang melampaui dokumen administratif, ia adalah cerminan dari keandalan dan kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi dinamika proyek yang kompleks.
“Bukan hanya soal sertifikasi, tetapi memastikan bahwa tenaga kerja kita sesuai dengan keahlian dan kebutuhan lapangan. Ini menyangkut mutu dan keselamatan pembangunan,” tegas Rudy.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan standar kerja, terutama agar tenaga kerja lokal tidak hanya mampu bersaing di dalam negeri, tetapi juga memenuhi tuntutan global.
Dalam pandangannya, transformasi sektor konstruksi harus dimulai dari manusia di balik alat dan material yakni para pekerja, ahli, dan instruktur yang menguasai bidangnya.
“Minimal tenaga kerja kita harus memenuhi standar nasional. Tapi kalau bisa, kita dorong agar naik ke standar internasional. Supaya hasil pembangunan kita, dari segi kualitas dan keamanan, benar-benar bisa diandalkan dan tahan lama,” ungkapnya.
Pelatihan dan sertifikasi ini dipandang sangat relevan dalam konteks pembangunan IKN. Rudy menyebut, meskipun sejumlah gedung inti seperti legislatif dan yudikatif telah mulai dibangun, tahap-tahap selanjutnya justru akan jauh lebih masif dan menuntut tenaga kerja dalam jumlah besar.
Mulai dari gedung kementerian, lembaga negara, hingga infrastruktur pendukung lainnya, semuanya akan membuka ruang partisipasi luas bagi tenaga kerja lokal asal memiliki kualifikasi yang terverifikasi.
“Masih banyak proyek besar yang akan dikerjakan. Termasuk pembangunan untuk Mabes Polri, Mabes TNI, dan kementerian lainnya. Ini momentum bagi tenaga kerja kita untuk mengambil peran, bukan sekadar jadi penonton,” tegasnya.
Rudy juga berharap para peserta tidak hanya menjalani pelatihan sebagai syarat administratif, tetapi sebagai kesempatan untuk benar-benar mengasah kompetensi dan memperkuat daya saing. Ia menekankan bahwa ke depan, dunia konstruksi akan semakin terukur, transparan, dan menuntut profesionalisme tinggi.
Dengan penyelenggaraan pelatihan tahap pertama ini, Kalimantan Timur mengirimkan sinyal kuat bahwa pembangunan tidak semata soal beton dan baja, tetapi soal kesiapan manusianya. Sertifikasi bukan hanya tiket untuk masuk proyek, melainkan fondasi kepercayaan yang menjamin mutu hasil kerja.
Melalui program ini, Pemprov Kaltim menargetkan terwujudnya ekosistem konstruksi yang solid, diisi oleh tenaga kerja lokal yang ahli, instruktur yang kompeten, serta asesor yang mampu menjaga standar.
“Di tengah transformasi besar-besaran yang sedang berlangsung, Kalimantan Timur ingin memastikan bahwa manusianya tumbuh seiring pesatnya pembangunan. Bahwa yang dibangun bukan hanya gedung, tetapi masa depan,” tandasnya.
