metroikn, SAMARINDA — DPRD Kota Samarinda melalui Komisi IV menyoroti sejumlah hambatan dalam pelaksanaan program-program Dinas Sosial (Dinsos) Samarinda. Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar belum lama ini, sebagai bagian dari evaluasi kinerja tahun anggaran 2025.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengungkapkan persoalan anggaran masih menjadi kendala utama dalam menangani isu sosial yang kompleks, terutama terkait penanganan anak jalanan.
“Anggaran di Dinas Sosial Samarinda masih sangat terbatas untuk menangani masalah anak jalanan,” ujar Novan, Kamis (10/7/2025).
Tak hanya itu, minimnya anggaran juga berdampak pada pelayanan kelompok rentan lainnya, seperti anak terlantar dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Menurut Novan, permasalahan ini semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah secara serius.
“Penanganan kelompok rentan harusnya menjadi prioritas dan ditangani langsung oleh pemerintah daerah,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Untuk itu, pihaknya mendorong adanya komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna menyelaraskan kebijakan dan dukungan anggaran di bidang sosial.
“Kami berharap ke depan ada sinergi yang lebih kuat agar layanan sosial bisa berjalan maksimal,” pungkas Novan. (adv/metroikn)
