metroikn, Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, mengungkap dua strategi pemerintah daerah yang menjadi kunci pendorong meningkatnya angka Indeks Desa Membangun (IDM) saat ini.
Untuk diketahui, IDM Kabupaten Kukar tahun 2023 tercatat di angka 0,77 persen, Sedangkan pada tahun 2022 hanya mencapai 0,74 persen.
Kemudian, saat ini juga sudah 76 desa tercatat berstatus mandiri, 69 desa maju, dan 48 desa berkembang. Sedangkan, di antara 193 desa di Kukar saat ini diketahui nihil yang berstatus tertinggal dan sangat tertinggal.
Menurut Edi Damansyah, catatan-catatan tersebut tak lepas dari kebijakan makro yang diterapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar. Pertama, optimalisasi peran Pemerintah Desa, dengan meningkatkan alokasi anggaran ke desa melalui kebijakan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (BKKD).
Alokasi dana tersebut diwujudkan dalam bentuk program Rp50 juta per Rukun Tetangga (RT). Anggaran tersebut dipergunakan untuk belanja infratsruktur layanan dasar, semisal penyediaan energi listrik pedesaan, penguatan operasional posyandu, dan bantuan lain yang bersifat prioritas daerah.
“Implikasi dari kebijakan ini adalah alokasi transfer ke desa yang meningkat 44 persen dari tahun 2022. Kami pun bangga, banyak kabupaten dan kota lain belajar BKKD Rp50 juta per RT ini ke Kukar,” papar Edi Damansyah saat menerima kunjungan kerja Komisi III DPR RI di Pendopo Odah Etam, Kamis (26/10/2023).
Strategi kedua yakni, menyelenggarakan pelimpahan sebagian kewenangan kabupaten kepada Pemerintah Kecamatan. Pelimpahan kewenangan ini diiringi dengan alokasi dana kepada kecamatan dan kelurahan. Sehingga, Camat memiliki kewenangan dan anggaran untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersifat sederhana dan dapat dilaksanakan secara berkala.
“Kedua strategi ini sekarang telah berjalan dengan baik di Kutai Kartanegara, yang terus diiringi dengan proses evaluasi, perbaikan serta penyempurnaan tata kelola penyelenggaraan agar lebih efektif,” tambahnya.
Bersamaan dengan lawatan Komisi III DPR RI di Kukar, Edi Damansyah berharap selain memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan, juga dapat menjadi perpanjangan aspirasi warga di daerahnya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi III DPR RI daerah pemilihan (dapil) Kaltim, Safaruddin, menilai positif langkah-langkah yang telah dilakukan Pemkab Kukar sejauh ini.
Dengan segala program prioritas Pemkab, Ia ingin ketua RT dan Lurah mampu bekerja berdasarkan data yang valid dalam penanganan masyarakat pra sejahtera. Hal ini perlu dilakukan agar penanganan kasus kemiskinan ekstreme maupun stunting tepat sasaran.
Pemkab Kukar juga diminta untuk tetap memperkuat sektor pertanian dalam arti luas sebagai langkah ketahanan pangan. Mengingat Kukar saat ini merupakan satu di antara penyuplai bahan pangan terbesar Kaltim dan bakal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Semua itu tentunya perlu kehadiran pemerintah, untuk mendorong upaya peningkatan hasil pertanian dalam arti luas,” pesannya. (adv/diskominfokukar)
