Metroikn, Penajam – Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Mahyudin, mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti proses pemekaran desa. Pasalnya, anggaran untuk kajian perubahan status sejumlah wilayah dari kelurahan menjadi desa justru tidak ditemukan menjelang akhir pembahasan anggaran.
Mahyudin menjelaskan, tim pemekaran sebelumnya mengusulkan sejumlah wilayah untuk menjadi desa. Di Kecamatan Penajam, wilayah yang diusulkan meliputi Kayu Api, Saloloang, Telang Bule, Tunan, Giripurwa, dan Tanjung Tengah. Selain itu, terdapat dua wilayah lainnya di Kecamatan Waru.
Namun, dalam prosesnya, pemerintah mengusulkan agar wilayah-wilayah tersebut diarahkan menjadi kelurahan. Usulan itu kemudian mendapat penolakan dari pihak yang mengawal proses pemekaran karena sejak awal masyarakat menginginkan pembentukan desa.
Setelah melalui pembahasan, akhirnya disepakati perlunya perubahan kajian agar status wilayah tersebut dapat kembali diarahkan menjadi desa.
Menurut Mahyudin, kajian yang sebelumnya disusun untuk perubahan status menjadi kelurahan tidak bisa langsung digunakan sebagai dasar perubahan menjadi desa. Karena itu, diperlukan kajian baru yang harus didukung anggaran.
“Karena kajian sebelumnya sudah berbentuk kajian untuk kelurahan, maka tidak bisa langsung diubah begitu saja menjadi desa. Harus ada perubahan kajian dan itu membutuhkan anggaran,” jelas Mahyudin saat ditemui, Selasa (10/11/2026).
Ia mengungkapkan, anggaran untuk kebutuhan kajian tersebut sebelumnya sempat masuk dalam pembahasan anggaran perubahan. Namun, menjelang akhir pembahasan, anggaran itu justru tidak lagi ditemukan.
Mahyudin mengaku telah kembali mengonfirmasi persoalan tersebut kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Kondisi itu membuatnya mempertanyakan kelanjutan komitmen pemerintah daerah terhadap proses pemekaran desa.
Ia berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Sebab, perubahan status wilayah dari kelurahan menjadi desa membutuhkan kajian yang jelas serta dukungan anggaran agar usulan pemekaran yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti.
“Ya perubahan status wilayah dari kelurahan menjadi desa itu supaya bener-benar jelas dan dukungan anggaran supaya di tindaklanjuti”, ujarnya.
(Adv)
