metroikn, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus mengupayakan pencapaian target nasional pengurangan sampah sebesar 50 persen pada akhir 2025. Hingga pertengahan tahun ini, capaian baru menyentuh angka 30 persen.
“Saat ini kita baru mencapai sekitar 30 persen. Masih kurang 20 persen lagi, dan itu tidak bisa dicapai hanya oleh DLH. Ini pekerjaan rumah seluruh warga kota,” kata Kepala DLH Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, Sabtu (21/6/2025).
Ia mengungkapkan bahwa kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Manggar semakin mengkhawatirkan karena kapasitasnya hampir mencapai batas maksimal. “Rata-rata 500 ton sampah masuk ke TPA setiap hari. Dari jumlah itu, hanya sekitar 80 ton yang bisa ditangani lewat program pengurangan,” jelas Sudirman.
Saat ini, TPA Manggar hanya menyisakan satu sel aktif yang belum digunakan. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam pengelolaan dan pengurangan sampah, TPA diperkirakan akan penuh dalam 3 hingga 4 tahun ke depan. Sementara, alternatif pengembangan lokasi baru pun sulit direalisasikan karena keterbatasan lahan dan penolakan dari masyarakat sekitar.
DLH menekankan bahwa persoalan pengelolaan sampah tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah fasilitas. Sudirman menyebut bahwa perubahan gaya hidup warga menjadi kunci utama keberhasilan. “Kalau masyarakat sudah terbiasa memilah sampah organik dan anorganik, itu sangat membantu. Pengurangan bisa signifikan dan usia pakai TPA bisa lebih lama,” terangnya.
Pihaknya terus menggencarkan edukasi lingkungan di berbagai lini, mulai dari sekolah, rumah ibadah, pasar, hingga permukiman. Bank sampah dan kader lingkungan menjadi ujung tombak penggerak di tingkat RT dan kelurahan.
Pemkot Balikpapan sendiri telah menyiapkan rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste to energy). Namun, proyek tersebut belum bisa berjalan karena menunggu dukungan kebijakan dari pemerintah pusat. “Sudah ada studi awal, dan teknologinya siap. Tapi kami masih menunggu dukungan kebijakan dari pusat,” ujar Sudirman.
Ia menjelaskan, salah satu tantangan dalam mewujudkan proyek ini adalah besarnya investasi serta belum jelasnya regulasi mengenai tarif pembelian listrik dari sampah.
Meski Balikpapan telah ditetapkan sebagai kota percontohan pengelolaan sampah oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sudirman menegaskan bahwa keberhasilan tidak cukup diukur dari status semata. “Kita bicara budaya baru. Sampah itu tanggung jawab bersama. Kalau warga sadar, maka kota akan lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan,” tegasnya.
DLH mengajak seluruh masyarakat untuk mulai dari hal kecil di lingkungan sendiri, dengan memilah sampah dan menjaga kebersihan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. (adv/metroikn)
