metroikn, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, kembali menyoroti kondisi kesejahteraan guru swasta yang dinilai masih jauh dari layak, meskipun pemerintah telah menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) maupun Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS).
Menurutnya, bantuan operasional tersebut memang menyentuh sekolah swasta, namun belum cukup menjawab persoalan utama, yakni rendahnya pendapatan para guru non-ASN yang bekerja di bawah naungan yayasan.
“Kalau jumlah siswanya sedikit dan SPP-nya rendah, otomatis pemasukan sekolah juga kecil. Gaji guru pun ikut terbatas. Ini jadi dilema yang terus berulang,” kata Ismail, Kamis (17/7/2025).
Ismail menilai, ketiadaan standar gaji yang merata bagi guru swasta membuat posisi mereka sangat rentan secara ekonomi. Kondisi ini diperparah oleh minimnya jaminan sosial yang biasanya hanya dinikmati oleh guru ASN.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendorong agar Pemerintah Kota Samarinda memperluas skema insentif dan perlindungan sosial bagi para guru swasta, termasuk jaminan kesehatan dan dukungan pelatihan.
“Kalau insentif dari pemerintah tidak ada, mereka hanya mengandalkan gaji dari yayasan. Padahal jumlah sekolah swasta di Samarinda lebih banyak daripada sekolah negeri,” tegasnya.
Ismail berharap ada evaluasi menyeluruh agar kualitas pendidikan di sekolah swasta tidak tertinggal hanya karena persoalan kesejahteraan tenaga pendidiknya. (adv/metroikn)
