metroikn, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar memberikan perhatian serius terhadap dampak dari perubahan kebijakan pendidikan yang sering kali terjadi di tingkat nasional seiring dengan pergantian menteri.
Menurutnya, perubahan kebijakan yang terus-menerus ini menambah kesulitan bagi pemerintah daerah dalam menyesuaikan diri, sehingga diperlukan fokus pada aspek-aspek yang bisa dikendalikan secara lokal.
“Setiap pergantian menteri, kebijakan selalu berubah. Hal ini membuat daerah harus terus beradaptasi, meskipun tidak selalu sejalan dengan kebutuhan di lapangan,” ungkap Anhar kepada awak media, Rabu (26/2/2025).
Menurut Anhar, bahwa alih-alih bergantung terlalu lama pada kebijakan pusat yang kerap mengalami perubahan, pemerintah daerah sebaiknya lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendidikan.
“Tidak boleh ada lagi sekolah yang kebanjiran, bangunan yang roboh, atau ruang kelas yang tidak layak. Ini adalah tanggung jawab daerah yang bisa kita lakukan tanpa harus menunggu arahan dari pusat,” ucapnya.
Untuk itu, politisi dari partai PDI Perjuangan tersebut menyarankan agar pemerintah daerah memastikan bahwa sarana dan prasarana sekolah selalu dalam kondisi optimal selama sistem dan regulasi pendidikan terus mengalami perubahan di tingkat pusat.
“Siswa di Samarinda tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak meskipun kebijakan nasional terus mengalami dinamika,” pungkasnya. (apr/metroikn)
