Metroikn, Samarinda – Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur kembali menggelar aksi demonstrasi lanjutan dengan mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (21/5/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyerahkan dokumen berisi dugaan temuan terkait kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sekaligus menyuarakan tuntutan agar Gubernur Kaltim mengundurkan diri dari jabatannya.
Ketua Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erli Sopiyansyah, mengatakan aksi tersebut merupakan lanjutan dari rangkaian demonstrasi yang sebelumnya telah dilakukan.
“Ya hari ini kita lakukan kembali aksi lanjutan. Tadi pagi kami sudah melaksanakan aksi di Kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim, dan hari ini kami menyerahkan semua data-data yang kami rangkum dari berbagai permasalahan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Kaltim,” ujarnya di sela aksi.
Ia menjelaskan, dokumen yang diserahkan kepada Kejati Kaltim memuat sejumlah dugaan persoalan terkait penggunaan APBD hingga kebijakan pemerintah daerah yang dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
“Yang menyangkut APBD, yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan gubernur, termasuk data-data yang tidak pernah dipublikasikan dan itu menjadi temuan kami,” katanya.
Menurut Erli, dokumen yang disampaikan kepada Kejati Kaltim tersebut terdiri dari sekitar 36 halaman hasil rangkuman temuan aliansi. Massa aksi juga menyoroti dugaan keterlibatan keluarga gubernur dalam sejumlah proyek strategis di Kalimantan Timur.
“Dugaan kami ada adiknya Gubernur Kalimantan Timur yang mengatur beberapa proyek-proyek besar strategis di Kalimantan Timur,” ucapnya.
Usai melakukan aksi di Kejati, massa melanjutkan demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kaltim untuk menyampaikan tuntutan politik kepada pemerintah provinsi.
Erli menegaskan tuntutan yang disampaikan pihaknya bukan pemakzulan, melainkan meminta gubernur mengundurkan diri secara sukarela apabila merasa tidak lagi mendapat kepercayaan masyarakat.
“Bukan pemakzulan, tapi kami mengingatkan kepada Pak Gubernur, kalau malu dengan masyarakat Kaltim, ya lebih baik mundur,” tegasnya.
Selain itu, massa aksi juga meminta DPRD Kalimantan Timur bersikap tegas dan tidak ragu mengambil langkah politik atas tuntutan yang disampaikan masyarakat dalam aksi tersebut.
