Metroikn, Samarinda – Penyandang disabilitas yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur menyuarakan keresahan mereka terhadap pengurangan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan persoalan layanan BPJS dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (21/5/2026).
Massa menilai kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah justru berdampak kepada kelompok masyarakat rentan.
Wakil Ketua Umum Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas, Muhammad Ilham, mengatakan jumlah penerima BST bagi penyandang disabilitas pada 2026 turun drastis dibanding tahun sebelumnya.
“Tuntutan dari kami, yang pertama itu kalau bisa dikembalikan. Jumlah yang sebelumnya itu kami menerima sejumlah 6.000 orang. Sekarang yang menerima untuk 2026 ini hanya 500 orang,” ujarnya di sela aksi.
Menurut Ilham, berdasarkan hasil pertemuan dengan Dinas Sosial Kaltim beberapa hari lalu, kuota 500 penerima tersebut hanya diperuntukkan bagi penyandang disabilitas berat.
Ia menyebut sempat ada usulan penambahan sebanyak 2.000 penerima setelah aksi sebelumnya dilakukan, namun hingga kini belum ada kepastian persetujuan.
“Itu pun baru usulan dan belum tentu di-acc sama gubernur,” katanya.
Selain soal BST, massa aksi juga menyoroti persoalan pemblokiran BPJS yang disebut dialami sejumlah penyandang disabilitas. Ilham mengaku menerima banyak laporan terkait layanan BPJS yang sudah tidak aktif.
“Ada beberapa teman yang melapor ke kami bahwa BPJS mereka sudah diblok. Mungkin mereka juga bagian dari jumlah BPJS yang dihapuskan yang sejumlah 49.720,” ujarnya.
Ia mempertanyakan kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai justru membebani masyarakat kecil, termasuk kelompok disabilitas yang sangat bergantung pada bantuan pemerintah dan layanan kesehatan.
“Kenapa harus kami yang jadi korban kalau memang efisiensi anggaran?” tegasnya.
Dalam orasinya, massa aksi juga menyinggung sejumlah pos anggaran pemerintah yang ramai diperbincangkan publik. Mereka menilai perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat rentan seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Kami merasa dianggap tidak ada. Hari ini kami memaksakan diri turun ke jalan demi menyuarakan suara teman-teman disabilitas,” ucap Ilham.
Melalui aksi tersebut, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim mengembalikan jumlah penerima BST disabilitas menjadi 6.000 orang serta mengevaluasi kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat rentan.
Massa aksi juga kembali menyuarakan tuntutan agar Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mundur dari jabatannya.
