Penajam – Dalam waktu dekat ini, DPRD Penajam Paser Utara (PPU) akan mengundang manajemen RSUD Ratu Aji Putri Botung PPU dan instansi terkait untuk membahas mengenai kekurangan fasilitas di rumah sakit.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua I DPRD PPU, Raup Muin. Di mana pembahasan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara spesifik akan membahas rumah sakit tipe C milik pemerintah daerah tersebut.
“RSUD masih mengalami kekurangan ruang rawat inap dan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Kekurangan sarana dan prasarana kesehatan tersebut tentu akan berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat,” kata Raup, Sabtu (4/11/2023).
Menurutnya, DPRD dan Pemkab PPU harus mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah kebutuhan layanan kesehatan di RSUD Ratu Aji Putri Botung.
“Ruang rawat inap dan IGD masih mengalami kekurangan, itu harus dicarikan jalan keluarnya karena menyangkut pelayanan masyarakat. Anggaran PPU hampir Rp2,5 triliun, fasilitas kesehatan, pendidikan dan infrastruktur lainnya paling pokok untuk diprioritaskan,” jelasnya.
Raup Muin menyatakan, pemerintah daerah dan manajemen RSUD Ratu Aji Putri Botung telah berupaya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Benuo Taka, maka harus diimbangi dengan fasilitas kesehatan yang memadai.
“Pemerintah daerah sudah berupaya secara maksimal untuk menyediakan fasilitas kesehatan. Tapi, masih mengalami kekurangan sehingga perlu disikapi bersama,” terangnya.
Raup Muin menekankan, DPRD akan memanggil manajemen RSUD Ratu Aji Putri Botung untuk rapat dengar pendapat agar mendapatkan gambaran langsung terkait permasalahan yang terjadi di rumah sakit.
“Kami perlu mendengar secara langsung mengenai fasilitas kesehatan yang mana saja yang dibutuhkan dan serta jumlah tenaga medisnya apakah mencukupi,” tandasnya. (adv/DPRD PPU)
