Metroikn, Penajam – Sejumlah program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai direalisasikan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Program tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Raup Muin, menyebut berbagai program yang masuk ke daerah perlu diketahui masyarakat. Menurutnya, kehadiran program pemerintah pusat merupakan bagian dari upaya pembangunan yang perlu mendapat perhatian dan dukungan masyarakat.
Beberapa program yang disorot di antaranya pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), rehabilitasi sekolah, Sekolah Rakyat, hingga pembangunan sekolah integrasi.
Selain itu, terdapat dukungan di sektor kesehatan, seperti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bantuan pompa air, program bedah rumah bagi masyarakat miskin atau kurang mampu, serta pembangunan Jembatan Merah Putih.
“Program pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Prabowo, cukup banyak diberikan kepada daerah. Kita juga harus menyampaikan kepada masyarakat apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk daerah. Ada Kampung Nelayan, Koperasi Merah Putih, MBG, rehabilitasi sekolah, Sekolah Rakyat dan program lainnya,” ujar Raup Muin, Rabu (11/11/2026).
Ia menambahkan, dukungan pemerintah pusat juga terlihat di sektor kesehatan. Bahkan, bantuan untuk rumah sakit di PPU disebut mencapai hampir Rp20 miliar.
Menurut Raup, berbagai bantuan tersebut perlu disampaikan kepada masyarakat agar mereka mengetahui manfaat dan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan daerah.
“Kita berharap seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Penajam Paser Utara, bisa mendukung dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan pemerintah sampai hari ini,” katanya.
Di sisi lain, Raup menilai kebutuhan setiap daerah tidak selalu sama. Perbedaan karakteristik wilayah membuat kebutuhan masyarakat juga berbeda, sehingga program pembangunan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
Karena itu, DPRD PPU mendorong pemerintah daerah menyiapkan data kebutuhan masyarakat, terutama pada sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan. Data tersebut nantinya menjadi bahan untuk disampaikan kepada pemerintah pusat melalui jalur koordinasi yang tersedia, termasuk melalui DPRD RI.
“Kami juga sering diminta memberikan masukan mengenai apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Karena setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Makanya, kami meminta data dari pemerintah daerah, baik bidang kesehatan, pendidikan maupun sektor lainnya,” jelasnya.
Data tersebut, lanjut Raup, akan menjadi bahan untuk memperjuangkan kebutuhan daerah di tingkat pusat agar program yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan kebutuhan masyarakat PPU.
“Semoga koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus berjalan sehingga berbagai kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi melalui program pembangunan infrastruktur ke depannya,” tegasnya.
(Adv)
