Metroikn, Sendawar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Persetujuan bersama tersebut diambil dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kubar, Jumat (6/11/2026).
Dokumen anggaran yang telah dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu mematok target Pendapatan Daerah sebesar Rp4.053.164.341.110 dan alokasi Belanja Daerah mencapai Rp5.111.325.000.000.
Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp1.058.160.658.890. Defisit itu ditutup melalui Pembiayaan Neto dengan nilai yang sama. Pembiayaan tersebut bersumber dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp1,063 triliun dikurangi Pengeluaran Pembiayaan Rp5 miliar. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan tercatat Rp0 atau nihil.
Tiga fraksi di DPRD Kutai Barat, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golongan Karya, dan Fraksi Gerindra Demokrat Keadilan (F-GDK), menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), meski disertai sejumlah catatan kritis dan penegasan terkait pengawasan.
Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan atas kerja keras menuntaskan pembahasan anggaran tersebut. Ia mengatakan, persetujuan bersama ini bukan akhir dari tahapan kerja pemerintah daerah, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar.
“Persetujuan ini bukanlah akhir dari proses, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar, yaitu memastikan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Frederick Edwin dalam pidato resminya.
Frederick menambahkan, di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah, Pemkab Kutai Barat memerlukan kebijakan penganggaran yang cermat dan terukur.
“Kami menyadari dalam kondisi kemampuan keuangan daerah yang memiliki berbagai keterbatasan, diperlukan kebijakan penganggaran yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Seluruh masukan fraksi akan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027,” ujarnya.
Dalam pendapat akhirnya, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Potit, menyoroti tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat. Dari total target pendapatan Rp4,053 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang Rp269,025 miliar atau 6,64 persen. Sementara itu, Dana Transfer mencapai Rp3,756 triliun atau 92,66 persen.
“Komposisi ini menunjukkan ketergantungan fiskal terhadap transfer masih tinggi. Karena itu, peningkatan belanja harus diikuti penguatan kemandirian fiskal dan kepastian sumber pembiayaan,” ujar Potit.
Sementara itu, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Minarsih, menyoroti rencana proyek tahun jamak (multi-years contract) 2027–2029. Golkar meminta pemerintah daerah tidak memaksakan proses lelang proyek apabila dokumen persyaratan hukumnya belum lengkap.
“Terhadap kegiatan tahun jamak 2027–2029, sebelum melaksanakan kegiatan agar menyelesaikan kelengkapan administrasi. Termasuk kegiatan multi-years yang dokumen Legal Opinion (LO) belum diterbitkan sebaiknya dipending dan dievaluasi,” ucap Minarsih.
Sekretaris Fraksi Gerindra Demokrat Keadilan (F-GDK), Adrianus, juga mengingatkan bahwa persetujuan APBD tidak boleh dimaknai sebagai kelonggaran dalam pemenuhan persyaratan proyek strategis daerah.
“Persetujuan terhadap APBD ini tidak boleh dimaknai sebagai pengabaian terhadap kewajiban pemenuhan seluruh persyaratan kontrak tahun jamak. Kami juga mendesak evaluasi kinerja perangkat daerah yang kerap lambat menyelesaikan pekerjaan fisik dan SPJ, serta menuntut pemerataan pembangunan jalan dan air bersih hingga wilayah pelosok perbatasan,” pungkas Adrianus.
Rapat paripurna diakhiri dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Bupati Kutai Barat dan pimpinan DPRD Kubar. Dokumen tersebut menjadi dasar pengajuan Raperda APBD 2027 kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dievaluasi gubernur sebelum ditetapkan dan diundangkan menjadi Perda. (Adv)
