Metroikn, Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan mengakui program bedah rumah yang berjalan selama ini masih belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan warga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu faktor utama yang membuat jumlah rumah yang diperbaiki setiap tahun masih terbatas.
Melihat kondisi tersebut, Pemkot Balikpapan kini mulai memperluas upaya pendanaan dengan menggandeng sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sekaligus mengharapkan tambahan dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, Rafiudin, menyampaikan bahwa pemerintah sebenarnya sudah memiliki data rumah warga yang masuk kategori prioritas untuk diperbaiki. Namun realisasi program tetap harus menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia setiap tahun.
“Kalau misalnya kita ditambah anggaran, insyaallah bisa kita laksanakan. Tapi tidak hanya terfokus ke situ, kita juga mengharap ada bantuan dari CSR, bantuan dari provinsi maupun bantuan dari pusat,” ujar Rafiudin, Sabtu (9/5/2026).
Ia menjelaskan, pada 2025 pemerintah kota merealisasikan perbaikan 100 unit rumah melalui APBD. Jumlah yang sama kembali dianggarkan pada 2026. Meski program tersebut terus berjalan, kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak dinilai masih jauh lebih besar dibanding kuota yang tersedia.
Selain mengandalkan APBD, Pemkot Balikpapan juga mendapatkan dukungan dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) milik pemerintah pusat. Bantuan serupa juga datang dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di kota tersebut melalui program CSR.
Menurut Rafiudin, keterlibatan perusahaan sangat dibutuhkan, terutama di tengah perkembangan Balikpapan sebagai salah satu daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara. Pertumbuhan pembangunan dan arus penduduk yang terus meningkat membuat kebutuhan akan rumah layak huni ikut bertambah.
Ia menegaskan, program bedah rumah bukan hanya sekadar memperbaiki kondisi bangunan, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rumah yang layak dinilai berpengaruh terhadap keamanan, kesehatan, dan kenyamanan warga dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
“Ada juga bantuan CSR, ada dari BSPS juga,” katanya.
Pemerintah Kota Balikpapan berharap kolaborasi dengan berbagai pihak dapat terus diperkuat agar penanganan rumah tidak layak huni bisa dilakukan lebih cepat.
Dengan tambahan dukungan anggaran dan partisipasi sektor swasta, semakin banyak warga diharapkan dapat merasakan manfaat program bedah rumah dalam beberapa tahun mendatang.
(Jm/Adv Diskominfo Balikpapan)
