metroikn, SAMARINDA – Menjelang akhir tahun, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai mewaspadai potensi kenaikan harga kebutuhan pokok. Meskipun inflasi bulan September tercatat stabil di angka 2,16 persen, tekanan harga dinilai bisa meningkat apabila distribusi dan pasokan pangan terganggu.
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, memastikan stok bahan pokok di wilayahnya masih dalam kondisi aman.
Namun, ia menegaskan bahwa pemantauan terhadap rantai pasok terus diperketat sebagai langkah antisipatif menghadapi perubahan cuaca dan pola distribusi.
“Persediaan bahan pokok kita masih aman dan cukup. Tapi kita tetap waspada terhadap faktor cuaca dan distribusi karena bisa berdampak pada pasokan pangan,” ujar Saefuddin, Rabu (8/10/15).
Sementara itu, Asisten II Setda Kota Samarinda, Marnabas, menyoroti masih adanya distributor yang belum sepenuhnya terbuka terkait data stok barang.
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting agar pemerintah dapat merespons cepat bila terjadi potensi kelangkaan.
“Kami berharap ada kerja sama erat dengan pihak Kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya, karena kadang masih ada distributor yang enggan membuka data stok,” ucapnya.
Marnabas menegaskan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat koordinasi lintas instansi untuk memastikan ketersediaan barang tetap stabil di pasaran.
“Operasi pasar sudah terbukti efektif. Setiap pekan kita lakukan pengecekan stok di tingkat distributor,” jelasnya..
Selain pengawasan distribusi, Pemkot Samarinda juga mendorong Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapangtani) untuk menjaga pasokan pertanian lokal, terutama komoditas yang sensitif terhadap fluktuasi harga seperti cabai dan sayuran segar.
“Cabai dan bahan pangan lain yang fluktuatif harus mendapat perhatian serius. Ini bukan hanya soal harga, tapi juga stabilitas pasokan dan kesejahteraan petani lokal,” terang Marnabas.
Melalui kolaborasi lintas sektor antara TPID, Dinas Ketapangtani, dan aparat penegak hukum, Pemkot Samarinda berupaya menciptakan mekanisme pengawasan harga dan distribusi yang lebih transparan dan responsif.
Langkah ini diharapkan mampu menahan potensi lonjakan harga menjelang Natal dan Tahun Baru, sekaligus menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga.
