metroikn, BALIKPAPAN – Gelombang demonstrasi besar-besaran yang digelar Aliansi Balikpapan Bergerak di depan gedung DPRD Balikpapan, Senin (1/9), mendapat respons langsung dari pemerintah kota dan para wakil rakyat.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menegaskan, isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seperti yang dikeluhkan massa aksi tidak benar. “PBB tidak ada kenaikan. Isu banjir juga terus kita tangani, salah satunya dengan pembangunan polder dan bozem baru di belakang Pasar Segar seluas hampir 10 hektare,” jelasnya.
Rahmad mengapresiasi mahasiswa dan warga yang menyampaikan aspirasi dengan tertib. Menurutnya, demonstrasi adalah bagian dari dinamika demokrasi. Ia juga menanggapi keluhan kelangkaan LPG 3 kilogram dan kondisi jalan. “Gas 3 kilogram kewenangan pusat melalui Pertamina, tapi kami tetap koordinasi. Gas subsidi hanya untuk keluarga miskin, jangan dipakai yang mampu. Soal infrastruktur jalan, ada progres signifikan dibanding lima tahun lalu,” paparnya.
Dari pihak DPRD, para pimpinan dewan seperti Ketua Alwi Al Qadri dan Wakil Ketua Budiono menemui langsung para demonstran. Budiono menyatakan pihaknya siap menerima aspirasi dan menjamin jalannya aksi tetap damai. “Kita menghormati aspirasi masyarakat dan akan memperjuangkannya. Jangan ada provokasi yang memecah belah,” ujarnya.
Budiono juga menanggapi isu kenaikan tunjangan DPR RI yang sempat menjadi sorotan. “Tidak ada kenaikan tunjangan. DPR RI sudah mendengar dan berencana merevisi kebijakan itu,” katanya.
Untuk isu zonasi sekolah yang juga sempat disampaikan massa, Budiono menjelaskan kebijakan tersebut merupakan regulasi pemerintah pusat dan kewenangan DPRD Provinsi Kaltim. “Kalau memang zonasi masih kendala, kita sampaikan lagi ke pusat,” tutupnya.
Demonstrasi yang berlangsung sejak siang hingga malam itu akhirnya bubar dengan tertib setelah tuntutan disampaikan dan dialog terbuka dilakukan. Forkopimda Balikpapan memastikan seluruh rangkaian aksi berlangsung aman tanpa insiden anarkis.
